Pemerintah Indonesia dalam posisi yang sangat sulit dan dilematis menghadapi 660 orang WNI mantan pengikut ISIS ini. Disatu sisi mereka memang merupakan WNI, tapi secara sadar mereka sudah mengingkari kesetiaannya pada negara, bahkan beberapa diantaranya sudah membakar Paspor Indonesia milik mereka dan menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia adalah Thogut dan perlu di lawan.
Jelas sekali bahwa bergabung dengan ISIS untuk menjadi tentaranya, merupakan pelanggaran konstitusi Indonesia. Sementara di sisi lain Pemerintah Indonesia pun memiliki tanggung jawab moral untuk mengurus warga negaranya yang saat ini tengah terlunta-lunta di Suriah. Dilematis sekali memang.
Nah, ketika isu ini mulai naik kepermukaan, masyarakat pun ikut terbelah. Sebagian mendukung pemulangan mereka kembali ke Indonesia, sebagian lain menolak dengan sangat keras.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun tak satu suara terkait masalah pemulangan mereka yang pernah silau oleh propaganda Al Bagdhadi tentang sebuah ke khalifahan Islam tersebut.
Mekanisme repatriasi mereka pun masih terus menuai perdebatan, meskipun kebanyakan dari WNI mantan ISIS itu terdiri dari perempuan dan anak-anak.
Menbawa pulang mereka ke Indonesia tak semudah memulangkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, atau seperti memulangkan WNI yang berada di Wuhan yang tertahan karena berada di pusaran penyebaran Virus Corona.
Jika mereka kembali ke Indonesia ada konsekuensi khusus yang harus disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Mungkin ini menjadi tugas berat bagi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang memiliki tugas mengkordinasi urusan pencegahan dan penumpasan terorisme di Indonesia.
Mereka perlu melakukan kajian dan assesment yang mendalam terhadap mereka, dengan melibatkan berbagai Kementerian, Organisasi-organisasi Keagamaan yang memiliki pandangan moderat seperti NU dan Muhammadiyah serta  Universitas-Universitas.
Karena, diakui atau tidak di dalam otak mereka pasti masih ada sisa-sisa ideologi teror yang sejalan dengan ISIS.
Atau bisa juga mencontoh skema pemulangan yang dilakukan oleh beberapa negara-negara Eropa seperti Perancis, Belanda, dan Austria. Mereka hanya membawa pulang anak-anak yang sudah yatim piatu, langkah yang sama kini masuk dalam perencanaan pemerintah Inggris untuk memulangkan warga negaranya yang terpapar konsep ISIS.
