Jadi jumlah penduduk suatu negara bagaimana pun komposisinya, eksesnya bisa negatif atau positif tergantung bagaimana sebuah pemerintahan mengelola kondisinya.
Banyak negara berhasil memaksimalkan bonus demografi yang terjadi di negaranya, seperti Korea Selatan, Â Malaysia, Thailand. Namun ada yang gagal memaksimalkan keadaan bonus demografi yang dimiliki negaranya seperti di negara-negara Benua Afrika.
Jika kita kembali hubungkan keberadaan bonus demografi dengan efektivitas pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia rasanya seperti blessing in disguise.
Belakangan peran pemerintah  pasca reformasi hingga saat ini dalam mengendalikan jumlah penduduk tak se intens saat pemerintah orde baru.
Pengendalian jumlah penduduk relatif merupakan kesadaran para pasangan oramg tua yang tak menginginkan memiliki anak banyak karena faktor kekhawatiran masa depan anak secara ekonomi.
Tak ada lagi sosialiasasi masif dalam hal pemggunaan alat-alat kontrasepsi yang dipakai untuk mengendalikan jumlah penduduk.
Bahkan dengan semakin mengerasnya praktek keagamaan, ada banyak pihak yang mengharamkan penggunaan alat-alat kontrasepsi sebagai sarana pengendali jumlah penduduk.
Mereka beranggapan Tuhan-Nya akan mengendalikan jumlah penduduk sesuai kapasitas yang ada, jadi kontrasepsi sama sekali tak dibutuhkan.
Jadi keberadaan alat-alat kontrasepsi yang saat ini ada di Indonesia dalam mengendalikan jumlah penduduk tak terlalu dianggap penting lagi.
Bukti nyata nya yah bonus demografi yang kini Indonesia dapatkan. Â Walaupun bersiap saja jika tak terkelola dengan baik, saat periode bonus demografi ini berakhir pada tahun 2036 beban berat akan terjadi bagi Indonesia.
Usia lansia saat bonus demografi berakhir menurut proyeksi Biro Pusat Statistik (BPS) akan tumbuh 19 persen per tahun hingga tahun.
