Klaim Beijing dengan dasar sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan tak hanya bersinggungan dengan wilayah Indonesia, tapi juga dengan Filipina, Malaysia, Vietnam dan Brunei.
Yang paling rame adalah perebutan Kepulauan Nansha yang diklaim juga oleh Filipina dengan nama Kepulauan Spartly.
Hubungan diplomatik yang terus menghangat bahkan mulai memanas antara Indonesia-China terkait klaim wilayah tersebut. Membuat sebagian besar masyarakat Indonesia geregetan.
Mereka menilai China sudah melakukan pelanggaran serius terhadap wilayah laut Indonesia, dan ini bukan kali pertama. Saat Menteri Kelauatan  dan Perikanan  masih di pegang Susi Pudjiastuti, bekerja sama dengan TNI-AL  berhasil menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal ikan di wilayah Natuna ini.
Dorongan agar Pemerintah Indonesia bertindak tegas langsung menggema di berbagai platform media sosial.
Tapi respon pemerintah seperti antiklimaks terhadap keinginan sebagian masyarakat. Â Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen (Pur) Prabowo Subianto berujar bahwa kita harus bersikap cool dalam menghadapi permasalahan saling klaim di perairan Natuna.
"Ya, saya kira, kita harus selesaikan dengan cara yang baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat", ujar Prabowo di Kemenhan Jumat (3/1/20) seperti yang dikutip dari CNBCIndonesia.com.
Kemudian ia menambahkan melalui Juru Bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, bahwa  langkah -langkah damai adalah prioritas utama penyelesaian masalah Natuna ini.
Hal senada juga diucapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman yang berucap tak perlu lah membesar-besarkan masalah Natuna ini, karena China merupakan negara sahabat dan memiliki investasi yang besar di Indonesia.
Sikap kedua Pejabat yang berhubungan langsung dengan masalah ini selain Kemenlu, membuat beberapa  pihak kecewa.Â
PKS misalnya melalui juru bicaranya menyatakanÂ
