Polemik berkepanjang perkara ekspor bibit lobster terus berputar. Eddy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan  Kabinet Indonesia Maju keukeuh bahwa eksport lobster harus dilakukan.
Padahal clear Susi Pudjiastuti Menteri KKP Kabinet Indonesia Kerja, melaramg keras ekspor bibit lobster itu dilakukan bahkan kerapkali menangkap para penyelundup bibit lobster.
Agak mengherankan juga ketika menyaksikan dua menteri kabinet Jokowi walaupun berbeda masa bakti namun berada di bawah kepemimpinan Presiden yang sama , namun kebijakannya 180 derajat berbeda.
Teringatnya saya pada ucapan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia di beberapa kesempatan. Saat pengumuman line-up Kabinetnya itu kali pertama dia berucap itu.
Yang paling saya ingat ucapan tersebut saat Jokowi memimpin Sidang Paripurna  pertama Kabinet Indonesia Maju.  Ia menyatakan dengan jelas dan terang serta tegas.
"Terutama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden," kata Jokowi di Istana Merdeka  Kamis (24/10/19) lalu, seperti yang saya kutip dari Kompas.com.
Jika kita mengacu pada statement tersebut jelas lah apa pun yang dilakukan Menteri Kabinet Indonesia Maju harus atas dasar persetujuan Presiden.Â
Menteri di beri Key Performance Indeks (KPI) sebagai target capaiannya. Kinerja para menteri salah satunya diukur oleh KPI itu.
Membangun sebuah negara memerlukan waktu yang panjang satu progran ke program lain harus berkesinambungan. Walaupun berbeda cara tapi arah dan tujuannya sama.
Tak berbeda 180 derajat seperti yang terjadi dalam rencana membuka kembali keran ekspor bibit lobster. Padahal kebijakan menutup keran ekspor  bibit lobster seperti yang dilakukan Menteri KKP terdahulu Susi  Pudjiastuti ini sudah memberikan hasil yang positif, secara ekonomi maupun bila dilihat dari aspek lingkungan.
Mari kita lihat grafik yang saya nukil dari akun Twitter milik Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti
Sementara Eddy Prabowo  berdalih bahwa kebijakan itu diambil mengingat Indonesia tak memiliki teknologi untuk membesarkan binit lobster menjadi dewasa, sementara Vietnam punya?
Aneh sekali, teknologi itu bisa dipelajari kok, jika memang alasan teknologi yang menjadi alasan. Entahlah yang jelas polemik ini harus segera disudahi karena kontra produktif.
Presiden Jokowi harus bisa bersikap tegas dalan perkara ini, jangan seolah membiarkan polemik ini berkepanjangan. Buktikan dong "Tak ada  Visi dan Misi Menteri yang ada Visi dan Misi Presiden".
Sumber.
Twitter.com @susipudjiastuti
