Budaya Korupsi para Tikus Berdasi Menghancurkan Negeri

Gurauan para karuptor memang tak pernah berhenti. Kasus korupsi sudah seperti makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Dikutip dari nasional.kompas.com, tercatat pada Juni 2022 (semester pertama 2022) KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara kuat, dan mengeksekusi putusan 51 perkara dan telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan. 

Bahkan, korupsi pada masa sekarang lebih buruk dari pada masa orde baru, dikutip dari tribunnews pendapat itu muncul karena para pejabat-pejabat tinggi negara sekarang melakukan korupsi secara bebas sementara pada masa Soeharto semua korupsi diatur oleh presiden dan para pejabat lain (DPR, Kementrian, Dirjen Pajak, dsb.) tidak melakukan korupsi tanpa perintah.

Dari kasus-kasus di atas, kita dapat melihat sekrisis apa budaya korupsi di Indonesia. Banyaknya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi mengakibatkan negara ini mengalami kerugian sebesar Rp56,7 triliun pada periode 2022. Menurut hasil studi yang dilakukan HSBC bertajuk The Value of Education menyatakan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua di Indonesia untuk mendanai pendidikan anak mereka sejak sekolah dasar hingga S1 adalah USD18.422 sehingga dengan Rp56,7 triliun itu setidaknya dapat menyekolahkan 201.495 anak-anak Indonesia dari sekolah dasar sampai jenjang S1 yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Melihat dari data di atas, sebenarnya budaya korupsi di negeri ini berasal dari mana? Dikatakan budaya ini dari penjajah namun Netherlands (Belanda) adalah negara ke 8 dengan korupsi paling sedikit di dunia sementara Indonesia ada di peringkat 96 pada tahun 2021. "Tapikan itu dimasa sekarang bukan dimasa lalu" kata ini adalah kata yang paling mungkin untuk dipakai pembenaran bagi mereka yang belum tahu bahwa Herman Willem Daendels pada saat proses pembuatan jalan Anyer-Panarukan telah menyalurkan 30.000 ringgit kepada bupati agar disalurkan kembali untuk mengupah pekerja, mandor, dan konsumsi. 

Hal ini telah tercantum dalam dokumen resmi namun penyaluran dana 30.000 ringgit tersebut dari bupati kepada pekerja tidak ditemukan dokumennya. Dengan begitu, apakah Indonesia terpengaruh oleh belanda dalam budaya korupsinya? atau malah Indonesia yang menjadi guru belanda dalam malasalah korupsinya?.

Sungguh negeri ini sangat lucu baik itu pengajuan anggaran DPR untuk pengadaan gorden 48M, petugas pajak yang tidak membayar pajak, hingga korupsi pembangunan yang menyebabkan banyak bangunan mangkrak dalam proses pembangunannya. Apakah mereka tidak tahu atau tidak peduli bahwa ada masyarakat Indonesia yang bahkan tak pernah terpikir untuk membeli gorden, karena untuk makan saja sudah susah dan masih beruntung kalau mereka memiliki rumah, jika tidak lebih miris lagi pastinya.

Lalu, bagaimana bisa petugas pajak tidak membayar pajak, dimana kata-kata mereka yang mengatakan "ayo bayar pajak" yang pada akhirnya oleh mereka sendiri. Kemudian, banyak bangunan mangkrak yang menghabiskan dana dan lahan, namun tidak berguna bagi masyarakat mereka harusnya tahu akibat tindakan mereka namun tetap saja mereka lakukan. Tidak ada kata-kata lain yang dapat mewakili mereka semua kecuali orang bodoh yang egois tanpa hati nurani.

Untuk para pejabat dan yang ingin menjabat ingatlah dasar negeri ini jangan kalian lupakan apalagi hilangkan. Kalian adalah wakil kami para rakyat negeri ini bukan hanya wakil para konglomerat. Tak sudi kami dipimpin oleh koruptor-koruptor hebat yang kami ingin hanya para pejabat yang adil dan merakyat tanpa ada tipu muslihat. Pakailah fasilitas-fasilitas yang telah ada dari uang para rakyat dan jangan kalian habiskan uang anggaran kemiskinan untuk nafsu duniawi kalian. Jabatan diberi dengan tanggung jawab yang tinggi, jangan sampai massa turun ke jalan lagi.

Salam dari kami masyarakat kecil yang merasa tertindas karena tidak mendapat hak-hak mereka, salam dari kami para generasi muda yang turun di jalan namun suara kami tak pernah didengar, dan salam dari kami masyarakat yang merasa dibatasi akan kritik-kritik kami, salam dari kami yang merasa teraniaya karena hukum negeri ini.

Bagi kami, NKRI harga mati yang tak boleh hancur hanya karena ulah para koruptor dari skala desa sampai jajaran menteri.