Terus terang, saya tidak memahami logika Jokowi yang merupakan kader PDI-P dan capres dari PDI-P yang ingin menghapus Subsidi BBM jika memerintah. Dari mana beliau peroleh data bahwa persoalan pembengkakan subsidi BBM di APBN adalah sebuah penyakit yang obatnya adalah pengurangan serta penghapusan SUBSIDI BBM ?
Diagnosa apa yang dipakai Jokowi bahwa Subsidi BBM adalah penyakit ?, bukan syntom atau gejala penyakit?
Apalagi Diagnosa Jokowi ini sangat bertolak belakang dengan Diagnosa PDI-P selama rezim SBY memerintah.
Bagi PDI-P mengurangi subsidi BBM, menghapus subsidi BBM bukanlah obat untuk menyembuhkan sekaratnya APBN. Karena bagi PDI-P subsidi BBM bukanlah penyakit, itu hanyalah gejala sakit dari PENYAKIT yang sesungguhnya, salah kelola Anggaran, pembangunan infrastruktur serta salah kelola hasil alam. Dan saya termasuk yang setuju dengan logika ini.
Bahkan PDI-P selalu menokak kenaikan BBM dengan alasan subsidi tersebut dibutuhkan rakyat dan pada kenyataan-nya subsidi tersebut terus berkurang (baca berita penolakan PDI-P tahun 2012 disini)
Dalam titik ini, saya tidak menemukan relasi, apa yang selama ini diperjuangkan PDI-P sebagai partai oposisi yang selalu klaim berada disisi rakyat, menolak pengurangan/penghapusan subsidi, dengan Rencana Jokowi jika nanti memerintah. Sangat bertolak belakang.
Malah terkesan Jokowi sebagai penerus cita cita rezim SBY yang berprinsip POKOKE SUBSIDI BBM adalah penyakit. Tidak ada sedikitpun kesan Jokowi adalah kader yang paham perjuangan PDI-P selama menjadi oposisi, khusunya dalam hal subsidi BBM.
Dibutuhkan penjelasan lebih detail dari rencana Jokowi ini, dan bagaimana PDI-P merespon idea dari Capres mereka ini.
Subsidi adalah hak rakyat untuk sejahtera
Bagi saya, soal subsidi BBM bukanlah penyakit yang harus dilibas. Karena subsidi BBM itu hanyalah syntom saja dari penyakit sesungguhnya. Penyakit itu adalah kelemahan pemerintah selama ini dalam menyediakan sarana transportasi yang layak bagi rakyat.
Penyakitnya adalah pemerintah yang gagal membangun infrastruktur Transportasi selama 69 tahun negeri ini merdeka. Gagal membangun fasilitas untuk rakyat dapat bergerak, berpindah dengan mudah dan murah. Sehingga akhirnya rakyat mencari solusi sendiri dengan membeli alat transportasi untuk memudahkan aktifitasnya.
