Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Kabupaten Pasaman, serta Tantangan, dan Peluang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

 1. Pendapatan 

              Berdasarkan data Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) pendapatan daerah kabupaten Pasaman pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.055.85.198.134,- yang ternyata masih dibawah target pemerintah daerah sebelumnya. dimana pendapatan terbesarnya dari dana Perimbangan yaitu sebesar Rp. 842.930.871.547,- yang mana sebagian besar dananya ditujukan untuk dana Alokasi Umum (Rp. 571.020.323.724,-), dana Alokasi Khusus Non Fisik (Rp. 152.046.716.158,-), dana Alokasi Khusus Fisik (Rp. 101.542.239.884,-) dan dana Bagi Hasil (Rp. 18.321.591.781,-) namun masih harus mengupayakan pengoptimalan dari sumber dana lainnya sehingga diharapkan mampu mencapai target yang ditentukan. 

2. Pengeluaran

             Dari data RLPPD tarcatat bahwa kabupaten Pasaman menghabiskan sebesar Rp. 1.082.749.411.849,- pada tahun 2023 kemarin. Jumlah ini berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.165.264.567.607,-. Pengeluaran terbesarnya adalah untuk Belanja Operasional ( Rp. 795.213.000.637,-) yang sebagian besarnya untuk Anggaran belanja Pegawai sebesar R4.281.835.354,-), belanja Barang dan Jasa (Rp. 298.793.097.653,-) dan Belanja Hibah (Rp. 32.138.067.630,-).

3. Tantangan

            Pendapatan daerah yang belum mencapai target adalah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pasaman, dan diperlukan untuk adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Pemerintah daerah kabupaten Pasaman perlu meningkatkan sumber Pendapatannya dengan Menggali potensi dari Pajak, Retribusi, serta sektor lokal lainnya sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana Alokasi Umum supaya dapat memberikan kestabilan keuangan yang lebih baik nantinya.

4.   Peluang

            Pemerintah kabupaten Pasaman dapat memanfaatkan peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya dengan melakukan langkah-langkah seperti:

• mengoptimalkan pengeluaran dengan melakukan evaluasi terhadap belanja pegawai;
• memperhatikan sektor-sektor lainnya untuk penggunaan anggaran yang efektif dan efisien;
• meninjau kembali struktur gaji dan pengelolaan SDM; dan
• meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah.