    Sejak awal berdirinya, Indonesia telah menggunakan konsep negara demokrasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Namun, demokrasi yang dimaksud tidak bersifat liberal, tetapi terkait dengan nilai-nilai yang melekat pada identitas bangsa. Semangat musyawarah untuk mencapai kesepakatan, kerjasama, dan partisipasi rakyat yang kuat atau sikap kritis terhadap penguasa adalah bagian dari pandangan founding fathers tentang demokrasi Indonesia. Diilhami oleh Pancasila sebagai dasar filosofis dan standar normatif untuk Tata Hukum Indonesia, demokrasi yang diterapkan melibatkan langkah-langkah yang berakar pada hukum. Ini masuk akal untuk mengacu pada pemikiran para pendiri sebagai sumber ideologi demokrasi karena ide tentang demokrasi telah diungkapkan sejak awal perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, keterlibatan politik masyarakat dalam proses pemilihan umum dapat dianggap sebagai mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menilai dan mengontrol pemimpin serta pemerintahan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus disertai dengan analisis mendalam dan argumen yang kuat. Hal tersebut penting karena diperlukan upaya merancang langkah-langkah strategis guna memperbaiki sistem pemilihan umum ke depan dan meningkatkan baik jumlah maupun kualitas partisipasi politik masyarakat. Ini menegaskan bahwa pandangan dan analisis harus didasarkan pada dua aspek. Pertama, harus ada pemahaman yang kuat terhadap perkembangan di bidang administrasi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kedua, metode yang digunakan harus sesuai dengan metodologi atau struktur yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik.
Tantangan Sistem Demokrasi di Indonesia
Meskipun demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan baik, ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa tantangan-tantangan dalam menjalankan sistemnya. Ini membuat orang mempertanyakan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia bekerja dan apakah itu benar-benar membawa rakyat Indonesia ke kedaulatan (Erla Sharfina Permata Noor et.al, 2023). Berikut adalah beberapa contoh kasus yang menunjukkan kelemahan demokrasi Indonesia:
- Korupsi Tinggi
- Keterbatasan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi manusia
- Kurangnya Transparansi
- Penglibatan money politics dan Pemilihan Umum yang Kontroversial
- Intoleransi dan Diskriminasi
- Ketidakadilan dan Kesetaraan
Peluang Sistem Demokrasi di Indonesia
Berikut ialah beberapa peluang sistem demokrasi Indonesia :
- Meningkatkan Kualitas Pemilu
      Pemilihan umum merupakan sarana yang langsung, terbuka, independen, rahasia, jujur, dan adil dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat (LUBERJURDIL). Hal Ini merupakan implementasi konkret dari praktik demokrasi yang dilakukan oleh warga negara untuk mencapai tatanan negara yang demokratis. Pemilihan umum ini adalah langkah menuju Indonesia yang berdikari, dan oleh karena itu pemilihan harus dilakukan dengan sangat ketat untuk memilih pemimpin yang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memajukan bangsa dan masyarakatnya. Sistem pemilu menunjukkan perwujudan demokrasi sebagai sila keempat dalam Pancasila.
- Meningkatkan Peranan Partai Politik
      Kesuksesan demokrasi negara sangat bergantung pada peran partai politik. Kolaborasi antara partai politik dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kinerja efektif partai politik. Undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, seharusnya memberikan partai politik kekuatan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik menjadi platform bagi individu untuk bersatu dan menyuarakan aspirasi mereka untuk membangun negara yang adil dan sejahtera. Sebagai elemen utama dalam sistem politik Indonesia, partai politik memberdayakan masyarakat melalui perannya yang penting. Partai politik memiliki peran dalam menumbuhkan kesadaran politik, yang mengedukasi warga tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Melalui pendidikan politik ini, diharapkan warga akan memahami bahwa kepentingan bersama harus diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok.
- Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
      Salah satu komponen penting dari sistem demokrasi adalah partisipasi politik, yang melibatkan warga negara secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi Indonesia, partisipasi politik memegang peranan penting. Warga negara memiliki berbagai cara untuk terlibat dalam politik, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, mengirim pesan ke pemerintah, turut serta dalam protes, menjadi anggota partai politik atau organisasi sosial, mencalonkan diri untuk jabatan publik, memberikan donasi kepada partai atau politisi, dan mengambil bagian dalam kegiatan penggalangan dana.
- Meningkatkan Pendidikan Politik
      Pendidikan politik masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Ini mencakup upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang dinamika politik dalam negara serta penerapannya dalam proses pemilihan umum. Efektivitas upaya pendidikan politik oleh partai politik dapat diukur melalui tingkat partisipasi dalam pemilihan umum. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin berhasil upaya pendidikan politik dianggap. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan politik yang berfokus pada pembentukan dan pengayaan orientasi politik individu. Pendidikan politik bisa dilakukan melalui sejumlah kegiatan, baik yang bersifat formal maupun informal, seperti seminar, lokakarya, pelatihan, jambore, dan kegiatan positif lainnya. Partai politik harus memiliki kapasitas untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh segmen masyarakat, dari kaum muda hingga kaum tua, dengan tujuan memperbaiki kondisi negara dan mengurangi ketidakadilan sosial. Selain itu, jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang politik, mereka cenderung lebih saling mendukung daripada menyalahkan pemerintah.
Kesimpulan
