Kehadiran pemulung merupakan ibarat kata, dua mata uang disatu sisi pemulung dianggap membantu penanganan sampah dan mata rantai pertama dari industry daur ulang, disisi lain pekerjaan sebagai pemulung masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang.
Pemulung juga diartikan sebagai golongan sosial yang memiliki usaha untuk mengumpulkan barang bekas diberbagai pemukiman, pertokoan, dan Pasar untuk didaur ulang atau dijual kembali sehingga memiliki nilai ekonomis.
Keberadaan Pemulung Yang Dipandang Masyarakat.
Bekerjanya sebagai Pemulung yang tak henti dari gerakan reaksi atau tanggapan dari masyarakat, sebagian dari mereke menyebutkannya baik karena pekerjaan mereka mencari sampah yang bernilai ekonomis dan ada sebagian dari mereka yang menyebutnya tidak baik dan menolak kehadiran mereka dengan bermacam-macam alasan. Contohnya seperti pemelung dilarang masuk.
Dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Kemudian pasal 34 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan kedua pasal tersebut dapat memenuhi amanat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan pasal 34 ayat (1) berbunyi "fakir miskin dan anak terlantar di pelihara Negara.
Kesimpulan
Kurangnya kesadaran terhadap orang-orang,yang memiliki kekuasaan di suatu negara,yang di mana sudah di tetapkan bahwa tiap-tiap warga  negara berhak, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya bawah setiap manusia berada di suat negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan
Penulis:Donal pernando saban
Mahasiswa Fakultas Hukum (Universitas Pamulang )
