Tanpa ada penjelasan dari kepala sekolah dan juga kawan wakakur serta operator saat saya cek dapodik mapel yang saya ajar telah dicantumkan pada nama saya. Kawan tersebut agak kecut mukanya ketika jumpa saya. Tapi saya menangakap kegundahannya lalu saya bilang bahwa bila Anda mau mengajar mapel tersebut tentu saja dipersilahkan dan saya tidak akan mengganggu kepentingan Anda untuk mendapat uang sertifikasi. Tapi dia menjelaskan bahwa dia telah mengampu dengan jumlah jam mengajar yang banyak tapi tidak linear sehingga bila mungkin agar beban mengajarnya dibagi ke saya tetapi di dapodik tetap di akumulasi ke jam mengajar dia. Tapi saya menolak karena saya juga mau tercatat di dinas pendidikan sebagai pengampu mapel tersebut.
Dari pengalaman tersebut saya lalu lebih teliti ketika kawan guru saya yang menjabat sebagai wakur menyerahkan sebuah SK dari kepala sekolah terkait jam mengajar. Apakah data tersebut juga sama dengan yang tercatat di dapodik? Keterangan beliau bahwa data tersebut telah sesuai. Saya percaya saja sejauh ini dan belum menyimak langsung pada data dapodik. Tentu akan ramai lagi bila ada ketimpangan.Â
Hal menarik ketika saya mencoba minta SK mengajar saya pada jenjang lain yang mana saya juga mengajar di sana, betapa bagian TU begitu kerepotan menjelaskan kepada saya terkait jam mengajar saya yang secara dapodik telah diberikan kepada guru lain dan saya hanya mendapat SK lokal saja an itupun masih penjelasan lisan semata. Kok saya lagi yah? Apakah ini telah menjadi praktik yang begitu lumrah?
Pada prinsipnya tentu saja saya tidak mau menjadi penghisap jerih payah orang lain dan juga berlaku sama bahwa jerih lelah saya entah diganjar sebagai sebuah sertifikasi oleh negara atau tidak dalam bentuk kumpulan rupiah, saya keberatan bila diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain.
Hal-hal seperti ini tentu saja tidak menjadi perhatian seriusnya seorang menteri Nadim Makarim yang terus bergulat dalam kurikulum merdeka. Atau jangan-jangan ini juga menjadi bagian dari ekspresi merdeka kepala sekaolah dari sebuah satuan pendidikan dalam mengelola SDM di dalamnya? Tapi menurut saya, alangkah baiknya bila praktik-praktik seperti ini tidak dibenarkan dan setiap kepala sekolah yang megatur seperti itu harus dimintai pertanggung jawaban dihadapan hukum.
Salam Guru Merdeka
