Mohon tunggu...
F. Norman
F. Norman Mohon Tunggu... Wiraswasta -

Pemerhati Sosial dan Politik Amatiran....

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Rohingya Diusir Demi Ladang Gas Raksasa di Rakhine (1)

8 September 2017   13:51 Diperbarui: 12 September 2017   09:40 7654
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Lebih jauh lagi, dalam skala regional dan global, Proyek Shwe masuk dalam initiative Cina, "One Belt One Road" atau OBOR dimana bertujuan membangun jalur perdagangan global dgn cara membangun jalur distribusi dari Malaysia, melewati Cina utara sampai Belanda dan Spanyol.

Proyek Gas Shwe sudah tercantum dalam OBOR Planning, lihat panah (dok: MERCS)
Proyek Gas Shwe sudah tercantum dalam OBOR Planning, lihat panah (dok: MERCS)
Kemunculan OBOR initiative selain karena kekuatan ekonomi yang dimiliki China nampaknya juga berhubungan dengan kondisi domestik China saat ini. Menurut Prof. Li Yangning dari Guangdong University of Foreign Affairs, hari ini China sedang mengalami tantangan karena kehilangan daya saing disebabkan karena upah buruh yang terus naik, mata uang renminbi undervalue.

China sangat bergantung pada negara lain dalam pemenuhan energi, meningkatnya jumlah kendaraan, meningkatnya harga tanah. Walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi banyak juga yang harus didanai oleh China di dalam negeri.

OBOR initiative menurut saya adalah upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu China yang mulai kehilangan daya saing. Bahwa dengan dibangunnya OBOR, China dapat terhubung dengan lebih baik dengan negara-negara pemasok kebutuhan energi. Sebaliknya dapat melakukan ekspor barang-barangnya dengan lebih efisien, sementara itu daerah- daerah yang dilewati oleh OBOR akan mendapat keuntungan karena mempermudah akses perdangan di daerah tersebut.

Untuk mewujudkan OBOR ini, Cina menawarkan pinjaman sebesar US$ 124 milyar utk pembangunan infrastruktur di berbagai negara Asia.

Solusi Untuk Rohingya

Tidak lain tidak bukan adalah menekan dengan sekeras-keras nya Pemerintah Myanmar di bidang politik, untuk mengakui Etnis Rohingya sebagai grup etnik yang diakui syah di konstitusi Myanmar.

Menurut UU Kewarganegaraan tahun 1982, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara alias "anak haram" bagi Myanmar.

Jadi tidak heran pada akhirnya Rohingya di diskriminasi dan terusir, apalagi di Rakhine ada proyek sumber daya alam sekelas "Freeport" nya Myanmar di sana...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun