Kemarin hari Rabu (6/9) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Poin penting dari Perpers ini adalah membebaskan sekolah atau madrasah menerapkan penguatan karakter selama lima atau enam hari sepekan alias OPSIONAl.Perpres dirumuskan berdasarkan masukan dari pimpinan ormas Islam, baik NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Washliyah, Persis, MUI, maupun ICMI.
Istimewanya, Perpres ini ditandatangani langsung oleh Presiden di depan sejumlah Ulama seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi. Nampak Presiden ingin memastikan kebijakannya ini langsung di ketahui oleh para Ulama yang hadir. Setelah gelombang penentangan disuarakan oleh para Ulama atas wacana Full Day School beberapa bulan yang lalu.
Ini terlihat dari pernyataan Presiden Jokowi "Jangan mempertentangkan hal-hal yang sudah-sudah. Senanglah menatap ke depan, begitu saja," kata Presiden.
Sederet peraturan jika sebuah sekolah akan menetapkan lima hari sekolah, sekolah harus menyepakati bersama dengan pihak sekolah dan komite sekolah. Selain itu juga harus mempertimbangkan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh masyarakat/tokoh agama.
Cak Imin "Beraksi"
Menurut catatan penulis, "takluknya" Jokowi menetapkan lima hari sekolah adalah opsional, salah satunya adalah berkat ancaman yang ditebarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wasekjen PKB Maman Imanulhaq awal bulan Agustus yll.
Tidak tanggung-tanggung ancaman PKB, Wasekjen PKB, Maman Imanulhaq menegaskan jika permintaan itu tak digubris, PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019. "Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius, penolakan ini akan kita rumuskan dan disampaikan ke DPR RI. Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019,"imbuh Maman Imanulhaq.
PKB melihat penyeragaman sistem sekolah lima hari justru membuat karakter bangsa yang sesuai Bhinneka Tunggal Ika menjadi luntur. Menurut Maman, kebijakan sekolah 8 jam selama 5 hari ini menyangkut kepentingan umat. Kebijakan yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini dianggap mempengaruhi eksistensi Madrasah dan Pondok Pesantren (Pondok Pesantren).
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar menegaskan sikap DPP PKB menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kebijakan sekolah lima hari atau yang mereka sebut full day school. "Full Day School ini dipaksakan, dapat mengganggu apa yang sudah dibangun oleh ulama. Ia menggeneralisir semua warga negara dan berpotensi merusak tradisi yang telah puluhan tahun dibangun. Bahkan kebijakan Mendikbud ini tidak lebih baik dari apa yang dilakukan Belanda. Belanda lewat Snouck Hurgronje berkompromi dengan para ulama untuk menentukan kebijakan di nusantara pada saat penjajahan," ujarnya.
Bukan main narasi Cak Imin, mengancam tidak mendukung Jokowi sebagai Capres 2019 plus dengan membandingkan Permerintahan Jokowi dengan Penjajahan kolonial Hindia Belanda.
