Dalam program yang dipandu oleh Ni Luh Putu Caosa Indryani Presiden SBY menanggapi isu seputar kampanye pemilihan umum (pemilu) 2014, yang diunggah melalui situs Youtube http://www.youtube.comwatch?v=IPrMFRzWyjQ , pada Sabtu (5/4) malam dalam  program "Isu Terkini" .
Pada kesempatan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi beberapa hal terkait isu-isu yang berkembang sekarang ini salah satunya beliau angkat bicara soal silang pendapat antara Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal Perjanjian Batu Tulis.
Presiden SBY menyarankan agar Megawati memberikan penjelasan agar tidak ada informasi yang simpang siur di kalangan masyarakat.
"Lebih bagus saya tidak berkomentar. Sebenarnya yang bisa menjelaskan Bu Megawati sendiri, kalau Pak Prabowo mengatakan seperti itu, berikan penjelasan kepada masyarakat yang gamblang, dengan demikian rakyat mendapatkan informasi yang benar," kata Presiden SBY
Presiden SBY juga tidak mau berkomentar lebih jauh soal kisruh Perjanjian Batu Tulis. Pasalnya, hal tersebut menjadi masalah internal antara kubu Prabowo dan Megawati. "Saya harus berhenti di situ, karena itu yang paling baik bagi saya, dan tentu yang paling baik bagi masyarakat untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi," ucap Presiden.
Seperti yang kita ketahui Perjanjian Batu Tulis adalah kesepakatan bersama antara PDIP dan Partai Gerindra dalam pemilu presiden (pilpres) tahun 2009. Kesepakatan terdiri atas tujuh poin yang pada intinya menegaskan koalisi kedua partai politik pada pilpres 2009. Kubu Prabowo menilai poin ketujuh dalam perjanjian yang dibuat di Bogor pada tahun 2009 lalu telah diingkari oleh Megawati.
Poin tersebut menyebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pilpres 2014. Bukannya mendukung Prabowo, PDIP justru mengusung kadernya sendiri yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres.
Hal lain yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh didikte oleh pihak manapun. Demikian dikatakan Presiden SBY menanggapi isu predikat calon presiden (capres) boneka yang disandangkan kepada calon presiden (capres) PDIP, Joko Widodo alias Jokowi.
Menurut beliau, tidaklah aneh jika masyarakat memiliki kekhawatiran soal adanya capres boneka. Oleh karenanya, Jokowi maupun capres lainnya harus mampu memberikan bukti untuk menepis kekhawatiran masyarakat.
"Karena itu menjadi tantangan bagi Pak Jokowi atau siapa pun yang akan menjadi presiden nanti, ya jangan mau didikte oleh siapapun, apakah katanya pemilik modal atau pihak-pihak tertentu apalagi pihak asing," kata SBY.
Presiden SBY memastikan, dirinya tidak pernah disetir oleh siapapun selama memimpin pemerintahan pada periode 2004-2014. SBY menegaskan kebijakan yang dibuatnya tak bisa dikendalikan oleh pihak lain.
"Saya selama 10 tahun tidak ada yang mendikte saya, siapa pun dan itu amanah saya, sikap saya, walau saya diawasi oleh DPR, oleh lembaga negara dan oleh rakyat. Jadi tidak boleh ada yang mengontrol, mendikte pikiran seorang presiden dalam pengambilan keputusan, dalam bersikap untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri," seperti apa yang dikatakan Presiden SBY dalam video yang juga bisa diakses melalui akun Twitter @SBYudhoyono.
Menurut beliau, masyarakat jangan buru-buru menilai Jokowi tidak layak sebagai capres. Sebaliknya, Jokowi juga harus merespon kekhawatiran masyarakat dengan menyampaikan pikirannya mengenai permasalahan bangsa yang kompleks.
"Pak Jokowi bisa menyampaikan pikiran-pikiran, solusi-solusi, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan bangsa yang kompleks. Dengan beliau menyatakan itu, berdebat disana sini rakyat akan tahu apa yang dimiliki Pak Jokowi dan capres-capres yang lain,".
Hal ini menunjukan bahwa pak SBY itu terus memantau dan memperhatikan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat yang kemudian beliau mencoba untuk memberikan solusi yang tepat atas penyelesaiannya.
Sumber: youtube. Jurnal nasional dan media lainnya.
