Keberlanjutan Program Masyarakat Papua

Jembatan Youtefa sepanjang 11,6 km yang mulai dibangun pada Mei 2015 dan menjadi jembatan terpanjang di Papua.  Pembangunan jembatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memajukan Papua.  

Keberadaan jembatan Youtefa telah meningkatkan koneksitivitas di Jayapura dan sekitarnya, seperti kota Jayapura ke distrik Muara Tami dan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) Skouw dapat ditempuh kurang dari satu jam.  

Titik perekonomia baru dan destinasi wisata pun perlahan namun pasti tumbuh berkat pembangunan jembatan kebanggaan rakyat Papua dan menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia dimata dunia Internasional.

Selama pelaksanaan PON XX Papua 2021, jembatan Youtefa memudahkan mobilitas dengan memperpendek jarak dan waktu tempuh antar venue yang tersebar diklaster Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.  

Jembatan Youtefa berada di Teluk Youtefa yang menjadi salah satu venue cabang olahraga dayung pada pagelaran PON XX Papua 2021.

Pada penutupan Pon XX yang dilakukan secara resmi oleh Wapres KH. Ma'ruf Amin pada tanggal 15 Oktober 2021 Lalu menjadi bukti bahwa Papua mampu menjadi tuan rumah penyelenggara pesta olahraga antar provinsi.  

Pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi dalam memanfaatkan momentum pasca PON dalam mempertahankan kepercayaan rakyat Papua dan secepatnya mengintroduksi dan memberlakukan serentetan paket kebijakan yang mempercepat pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat.  

Pemerintah tak mau menyia-nyiakan momentum kepercayaan  rakyat yang merupakan social capital     gunameluncurkan program dan percepatan pembangunan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di Papua.

Seluruh iktiar pemerintah tercermin dalam Inpres no. 9 Tahun 2020 tentang percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, perubahan UU no.21 Tahun 2001 melalui UU no.2 Tahun 2021 tetang Otonomi Khusus bagi Papua serta lima paket peraturan pemerintah.  

Selain itu Komisi II DPR tengah menyiapkan RUU pembentukan empat provinsi baru , yaitu Provinsi Papua Selatan, (PPS), Provinsi Pegunungan Tengah Papua (PPTP), Provinsi Papua Tengah (PPT) dan Provinsi Papua Barat Daya (PPBD).

Paket kebijakan pemerintah terhadap Papua membuktikan komitmen pemerintah diera Jokowi-Ma'ruf dalam memajukan masyarakat Papua yang ditandai dengan pelaksanaan Pon XX yang menjadi perhatian dunia.  PON XX menjadi ajang kampanye kepada dunia internasional bahwa Indonesia kini memberikan prioritas terhadap pembangunan dan kemajuan yang dilakukan di Bumi Cendrawasih.   

Selanjutnya mobilasasi perhatian dan paket kebijakan yang dilakukan pemerintah mencerminkan realitas politik bahwa Papua sedang dan akan terus dibangun untuk mencapi kemajuan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.  Pemerintah ingin menghapus mitos keterbelakangan, kemiskinan dan Kebodohan yang identik dengan masyarakat dan wilayahnya.

Selain suksesnya pelaksanaan PON XX rencanan keberlanjutan program pemerintah ditujukan kepada masyarakat Papua dengan beberapa poin diantaranya :

1. Menciptkan sumber daya manusia inovatif, berkarakter dalam konteks Papua.  
2. Melakukan transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir.
3. Pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi.
4. Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
5. Tata kelolah pemeintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM.

Penyelenggaran Otsus jilid II

UU no. 21/ 2021 junto UU no. 2021 tentang Otsus Papua menjadi penopang sekaligus perpanjangan landasan take off Otsus 2042.  Inpres no.9 tahun 2020 memberi jalan kepada Otsus, dimana ada 3 hal utama dari perubahan Otsus, yaitu aspek kelembagaan penyerahan urusan dan kewenangan kepada Papua dan Papua Barat adanya kursi pengangkatan di DPR Kabupaten/ kota sebagaimana di DPR Papua (DPRP) dan adanya Badan Khusus Otsus.

Pengelolaan Dana Otsus Papua kedepannya akan diarahkan kepada perbaikan tata kelola Dana Otsus Papua dilakukan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian PPN/Bapennas bersama Kemendagri dan Kemenku melalui penyusunan Grand Desain Pengelolaan Dana Otsus Papua dengan komponen sebagai berikut:

1. Evaluasi penggunaan dana otsus
2. Penajaman strategi dan implementasi pembangunan wilayah Papua pada kebijakan SDM, ekonomi, infrastuktur, tata kelola dan kelembagaan sejalan dengan kebujakan RPJMN, RKP, dan Inpres no.9/2020.
3. Reformulasi anggaran dan peruntukan penggunaan dana otsus papua.
4. Mekanisme pemantuan dan performance-based analysis dalam penggunaan dana otsus.

Rencana penyusunan dan pertanggungjawaban dana otsus dibedakan dalam struktur penyusunan APBD provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat lembaran tersendiri dipisahkan dari dana lainnya (DAU, DAK, PAD).  dengan demikian ada kontrol dan pertanggungjawabkan pemanfaatan Dana Otsus sesuai Tujuan dan targetnya.

Selain itu program dan dan-dana diluar tiga sumber penerimaan Otsus harus dikoordinasikan secara terpadu, dimana singkronisasi secara terpadu mencakup harmonisasi, pelaporan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Khusus.  Tupoksi dari Badan Khusus tersenbut memastikan pelaksanaan program dan dana otsus maupun dana-dana lainnya tepat sasaran menuju tahun 2042.  

Otsus didesain untuk mensejahterahkan orang asli Papua dibidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, SDM dan infrastruktur.  salah satu targetnya  adalah pada tahun 2040 meningkat pada indeks pembangunan manusia Papua dan angka kemiskinan mencapai lima besar teratas bukan lagi diurutan terbawah seperti yang terjadi selama ini.

Harapan Pembangunan Papua

Jika pada PON XX Papua mampu mengukir prestasi empat besar perolehan medali maka pada akhir Otsus 2042 Papua diharapkan mengukir prestasi meraih kesejahteraan dan keadilan.  

Jika dalam PON XX Papua dapat mengimpor Atlet dari luar dengan memberikan bonus 1 miliar, hal yang sama pun dapat dilakukan untuk mendatangkan para ahli dibidang pembangunan dan rekayasa, konsultan yang pakar dibidang ekonomi, SDM, kesehatan dan bidang-bidang lainnya sehingga terjadi transformasi nilai pengetahuan dan keahlian kepada warga Papua sehingga tercapai cita-cita Otsus.  

Penyelenggaraan PON XX akan menjadi torehan khusus dan menjadi legacy yang akan diceritakan kepada generasi selanjutnya ketika paripurna Otsus 2042 dimana Papua sudah mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan menjelang Indonesia memasuki tahun ke emasan tahun 2045 seabad Indonesia Merdeka.

"Semoga Tuhan selalu memberkati tanah Papua dan segenap bangsa Indonesia"