Mohon tunggu...
M Ferdinan Nurwahid
M Ferdinan Nurwahid Mohon Tunggu... Ilmuwan - Bidang Penelitian dan Penalaran LTMI PB HMI

Saya seorang manusia yang dibesarkan di bumi dengan ijin Tuhan yang maha esa, saya memiliki hobi menulis, membaca dan berdiskusi mengenai perkembangan teknologi dan lingkungan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Penataan Ruan Laut Upaya Hirilisasi Industri Maritim untuk Indonesia Emas 2045

20 Juli 2024   16:31 Diperbarui: 20 Juli 2024   16:38 52
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Upaya Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia bukanlah fatamorgana semata. Komitmen Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kebijakan dalam mengelola laut dibuktikan dengan kebijakan penataan ruang laut yang berdasarkan pada perinsip kebijakan penataan ruang laut berkelanjutan sesuai dengan amanat UUD 1945. Kebijakan penataan ruang laut juga merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan upaya serius dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Integrasi Penataan ruang laut sebagai upaya mewujudkan masa depan industri biru yang berkelanjutan merupakan salah satu metode dalam mendorong nilai ekologi, sosial, ekonomi, budaya dan teknologi yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Dewasa ini perkembangan teknologi industri Informasi berkembang dengan pesatnya, namu tidak dengan industri lainnya. Asepek sumberdaya manusia dan lingkunga masih belum optimal dan dikeloal dengan baik. Masih terdapatnya potensi peningkatan sektor industri pesisir dan laut dalam inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia sekitar 300 kota/kabupaten berada di wilayah pesisir dan merupaka garda terdepan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Terwujudnya Indonesia Emas 2045 akan terwujud apabila tata kelola kota/kabupaten pesisir dapat dioptimalkan sebaik-baiknya. Usaha itu perlu dipertegas dengan komitmen bersama antara pemerintah selaku regulator, dan pengusaha sebagai kontributor yang memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam pembangunan, sumberdaya yang adil dan makmur. 

Dewasa ini komitmen investasi pada sektor pembangunan manusia perlu dipertegas, mengingat potensi sumberdaya manusia Indonesia kedepan menjadi tonggak dan tolak ukur kebangkitan nasional. Pemuda perlu peran aktif secara kontributif dan berifikir lebih serius untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tanpa pemuda yang berfikir dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan masa depan tidak akan pernah terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan nasional.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun