Upaya Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia bukanlah fatamorgana semata. Komitmen Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kebijakan dalam mengelola laut dibuktikan dengan kebijakan penataan ruang laut yang berdasarkan pada perinsip kebijakan penataan ruang laut berkelanjutan sesuai dengan amanat UUD 1945. Kebijakan penataan ruang laut juga merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan upaya serius dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Integrasi Penataan ruang laut sebagai upaya mewujudkan masa depan industri biru yang berkelanjutan merupakan salah satu metode dalam mendorong nilai ekologi, sosial, ekonomi, budaya dan teknologi yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Dewasa ini perkembangan teknologi industri Informasi berkembang dengan pesatnya, namu tidak dengan industri lainnya. Asepek sumberdaya manusia dan lingkunga masih belum optimal dan dikeloal dengan baik. Masih terdapatnya potensi peningkatan sektor industri pesisir dan laut dalam inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia sekitar 300 kota/kabupaten berada di wilayah pesisir dan merupaka garda terdepan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Terwujudnya Indonesia Emas 2045 akan terwujud apabila tata kelola kota/kabupaten pesisir dapat dioptimalkan sebaik-baiknya. Usaha itu perlu dipertegas dengan komitmen bersama antara pemerintah selaku regulator, dan pengusaha sebagai kontributor yang memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam pembangunan, sumberdaya yang adil dan makmur.Â
Dewasa ini komitmen investasi pada sektor pembangunan manusia perlu dipertegas, mengingat potensi sumberdaya manusia Indonesia kedepan menjadi tonggak dan tolak ukur kebangkitan nasional. Pemuda perlu peran aktif secara kontributif dan berifikir lebih serius untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tanpa pemuda yang berfikir dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan masa depan tidak akan pernah terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan nasional.
