Kurang dari sebulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan (17.11). Pertemuan ini diprakarsai oleh undangan Presiden untuk makan siang bersama di Istana, sekaligus sebagai kunjungan balasan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendatangi kediaman kompetitornya pada Pilpres lalu di kawasan Hambalang, tepatnya di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat (31/10). Pertemuan hangat nan bersahaja di Hambalang, telah menghasilkan sebuah solusi atas sekelumit permasalahan strategis bangsa Indonesia. Mulai dari semangat kenegarawanan, ketahanan ekonomi, hingga polemik yang menjadi perhatian publik kala itu, yaitu rencana aksi bela Islam jilid II 4 November.
Yang paling krusial pada pertemuan tersebut, yakni keduanya sepakat mendorong seluruh elemen tetap tenang dan saling bahu membahu menjaga suasana saat perhelatan aksi 4 November di Jakarta tetap damai, tanpa tindakan anarkis yang dapat berimbas pada penanganan represif aparat.
Lantas apa yang menginisiasi pertemuan kedua antara dua tokoh nasional di Istana kemarin?
Meski disebut sebagai bentuk kunjungan balasan, pertemuan di Istana menunjukkan sebuah instuisi poltik yang tajam. Pesan yang coba disampaikan sangat berkaitan erat dengan topik yang dibahas, Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam. Sama dengan lawatan sebelumnya, sikap keakraban dan bersahaja keduanya paling tidak memberi kesejukan di tengah situasi politik yang bergejolak.
Mengutip pernyataan Pak Jokowi dan Pak Prabowo seusai jamuan tertutupnya mengatakan pembahasan kali ini membuahkan sebuah kesepakatan bahwa Presiden dan Pak Prabowo berkomitmen untuk bersama-bersama menjaga Indonesia yang majemuk. Perbedaan pandangan dalam politik tak dapat dijadikan alasan untuk perpecahan. Ditambah lagi menurut Pak Prabowo bahwa Indonesia selalu menjadi incaran negara-negara besar dunia. Apapun perbedaan harus dapat diselesaikan dengan suasana yang sejuk, damai dan kekeluargaan guna mengantisipasi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.
Situasi gegap gempita politik Indonesia masih sangat terasa, meski Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama. Lawan politik Ahok baik yang tergabung dalam ormas keagamaan, aktor ataupun partai poltik, bahkan warga tanpa keorganisasian sekalipun, nampak belum tercapai kepuasannya.
Pasalnya masih kuat disuarakannya rencana aksi bela Islam jilid III pada 25 November mendatang. Hal ini mencerminkan adanya sebuah ambisi besar dari para lawan politik Ahok yang menginginkan percepatan pergantian status Ahok dari tersangka menjadi terdakwa bahkan terpidana, dengan mengesampingkan proses hukum yang berlaku.
Indonesia sebagai negara hukum, tentu tak dapat memenuhi tuntutan kilat tersebut. Adanya tahapan proses hukum untuk menetapkan status seseorang dari tersangka, terdakwa hingga terpidana. Semua proses tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat, seperti membalikan telapak tangan. Alhasil, muncul sikap arogansi dari para lawan poltik Ahok, yang berujung pada sebuah “counter attack”, seperti yang dibahas dalam tulisan sebelumnya, yaitu Agenda Polri dan “Counter Attack” untuk Lawan Politik Ahok.
Gonjang-ganjing situasi dan kondisi politik dalam negeri, membuat Presiden Jokowi seakan mengesampingkan sederet program kerjanya. Presiden banyak melakukan konsolidasi ke berbagai pihak guna meredam polemik yang sedang berkecamuk. Secara kasat mata, masyarakat menilai Presiden Jokowi kini membutuhkan banyak teman dan masukan dalam menghadapi permasalahan strategis bangsa, termasuk di dalamnya melakukan pertemuan dengan pihak oposisi nomor wahid di pemerintahan Jokowi, yaitu Prabowo Subianto.
Kapasitas politik yang dimiliki Pak Prabowo, menjadikannya tokoh yang tepat bagi Presiden untuk menambah kekuatan guna membangun bangsa Indonesia yang damai dan sejahtera. Ditambah lagi sikap nasionalisme seorang mantan Perwira Tinggi dan juga sebagai satu-satunya tokoh negarawan di negeri ini (versi dewasa ini), tak diragukan lagi.
