Asingnya PMKH dan CoC Di Telinga Publik: Bagaimana Membedakannya?

Keamanan Hakim dan Pengadilan masih menjadi isu penting di Indonesia sebab banyaknya perilaku PMKH (Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim) dan CoC (Contempt of Court) yang dilakukan. Hal ini terjadi sebab masyarakat kurang mengetahui apa itu PMKH dan CoC. 

Namun, kurangnya pengetahuan terkait PMKH dan CoC tidak lagi mengherankan mengingat minimnya edukasi terkait hal ini sehingga banyak terjadi PMKH dan CoC sebab masyarakat tidak mengetahui dampak buruk dari perbuatan tersebut. Meskipun terdapat beberapa orang mengetahui PMKH dan CoC, tetapi masih banyak yang belum bisa membedakan keduanya. 

Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara keduanya terlebih dahulu agar dapat menemukan solusi yang efektif untuk mengurangi PMKH (Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim) dan CoC (Contempt of Court).

Sebenarnya konsep dari PMKH dan CoC sendiri memiliki perbedaan signifikan yang dapat dilihat dari pengertian masing-masing isu. Perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) Menurut Pasal 1 angka 2 peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. 

Dalam hal ini, PMKH dilakukan kepada seorang Hakim yang menangani Perkara di dalam maupun di luar persidangan. Berbeda dengan Contempt Of Court (CoC) yang merupakan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. 

Dalam hal ini, CoC dilakukan kepada badan peradilan sendiri sehingga lebih berfokus pada setiap yang ada pada saat persidangan sedang terlaksana seperti Hakim, Jaksa, Kuasa hukum, terdakwa, panitera, pengunjung sidang, aparat penegakan hukum dan setiap yang berpartisipasi dalam sebuah persidangan, maka seluruhnya berpotensi melakukan tindakan Contempt of Court. Selain itu, CoC hanya bisa dilakukan saat berada dalam ruang sidang.

Adapun macam-macam bentuk yang dapat diidentifikasi dari Perbuatan PMKH dan CoC di dalam persidangan Seperti :

a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (Misbehaving in Court);

b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders);

c. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice).

Sementara itu, macam-macam bentuk yang dapat diidentifikasi dari Perbuatan PMKH berikut di luar persidangan seperti :

a. Menyerang integritas dan imparsialitas Hakim (Scandalising the Court);

b. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap Hakim dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule).

Setelah mengetahui perbedaan dari keduanya perlu diterapkan solusi yang efektif untuk mengurangi PMKH (Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim) dan CoC (Contempt of Court), yakni dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam hal ini, masyarakat harus diberi pengetahuan mengenai PMKH (Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim) dan CoC (Contempt of Court) supaya marwah Pengadilan dan Martabat Hakim selalu terjaga. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi layaknya sosialisasi terkait PMKH dan CoC yang sering dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Kader Klinik Etik dan Advokasi di perguruan tinggi yang memiliki pemahaman tentang hal tersebut. 

Dalam hal ini, sosialisasi dapat membantu masyarakat memahami peran penting seorang hakim dalam sistem peradilan yang dimana dalam memutus perkara, Hakim harus bersifat independen atau mandiri yang berarti bebas dari tekanan eksternal tanpa terpengaruh oleh opini publik atau ancaman dari pihak lain sehingga dalam memutus sebuah perkara, Hakim harus berdasar kepada hukum yang berlaku dan bukti yang ada dalam persidangan. 

Dalam hal ini, Hakim diharapkan mampu untuk memberi keadilan sehingga penting bagi masyarakat untuk menghormati keputusan mereka dan menjaga integritas lembaga peradilan. Hal ini karena, ketika masyarakat memahami bahwa hakim harus dihormati dan martabat mereka dijaga, mereka lebih cenderung percaya bahwa keputusan peradilan akan adil dan objektif.