Urusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang tak pernah habis untuk dibahas. Yang sedang hangat adalah kasus pencurian organ tiga TKI asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang saat dipulangkan ke pihak keluarga terdapat jahitan di sejumlah tubuhnya. Otopsi pun dilakukan, dan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB. Mata, otak, jantung, dan ginjal hilang dari jasad.
Lagi-lagi negara kita kecolongan. Entah sudah berapa kali kasus kematian yang menimpa para TKI dari negara mereka bekerja yaitu Malaysia dan selalu menimbulkan teka-teki karena ketidakjelasan penyebab kematian yang kurang transparan kususnya dari negara Malaysia.
Sampai kapan negara ini harus diinjak-injak oleh negara tetangga, Malaysia? Giliran ekpor  TKI begitu semangatnya pemerintah kita ini, namun saat yang dikirim bermasalah sangat enggan dan terkesan malas untuk mencari penyebabnya apa.
Study banding tentang RUU Fakir Miskin, pembangunan infrastrukstur, penanggulangan bencara, keagamaan dan lain-lain yang kebanyakan negara yang dituju adalah Negara yang sangat jauh, ribuan kilometer dengan Indonesia. Namun hasilnya mana? Kelar study banding, pulang ke tanah air, belum di kerjakan hasilnya sudah berangkat lagi untuk study banding. Duhh, wakilnya siapa sih mereka?
Study banding yang sebenarnya lebih banyak jalan-jalannya (wisata) selalu saja diteruskan meskipun sudah ketahuan kalau hasilnya bakalan NOL, tidak ada sama sekali, tidak membawa perubahan bagi rakyat Indonesia ini.
Kapan study banding ke Piliphina?
Sudah lama saya ingin mendengarkan hal ini. Para anggota DPR yang katanya membawa suara rakyat yang mereka samakan dengan suara Tuhan melakukan study banding ke Piliphina tentang bagaimana apiknya negara  ini melindungi para warganya yang sedang bekerja di luar negeri   menjadi buruh migrant. Bagaimana tegasnya pemerintah Piliphina yang mendapati rakyatnya tersiksa di luar negeri. Bandingkan dengan Indonesia? Bahkan saat ada warganya yang dipancung pun masih saja saling lempar tanggung jawab, ngeles kalau itu harusnya yang mengurusi badan ini, bukan yang itu, duuhh.
Katanya para TKI adalah sumber devisa nomor dua setelah SDA. Tapi kenapa perlindungannya dianak tirikan begini? Lebih memilih mengurusi hal-hal yang tidak jelas dan sangat menguras kantong negara. Tapi bukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia namanya kalau tidak bisa menjawab meskipun jawaban yang diberikan juga asal-asalan.
Semoga setelah tragedy penolakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Â Jerman dan Nahdatul Ulama (NU) cabang Istimewa Jerman ini menjadi cambuk bagi DPR untuk pikir-pikir ulang sebelum mengadakan acara jalan-jalan yang berkedok study banding, toh hasilnya sama sekali tidak ada.
Harapan lain, semoga mereka mau berkunjung ke Negara tetangga yakni Piliphina untuk melihat dan belajar bagaimana cara Negara ini melindungin warganya yang bekerja di luar negeri dan bagaimana tegasnya Piliphina terhadap Negara yang memerlakukan dengan sangat keji warganya yang bekerja di sana.
Piliphina sadar betul, karena minimnya lapangan kerja, negara ini juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri, sama seperti Indonesia. Bedanya, Piliphina tidak akan memasukkan warganya ke negara tujuan untuk bekerja kalau negara penempatan tersebut tidak bisa menjamin keselamatan mereka.
Indonesia mungkin sebaliknya. Kirim dulu sebanyak-banyaknya, soal perlindungan itu urusan belakang, saat warganya ada masalah, toh bisa saling lempar tanggung jawab ke sana ke mari.
Sudah puluhan tahun menjadi pengirim tenaga kerja tapi masih saja seperti anak yang baru lahir lalu belajar berjalan. Padahal kalau mau, negara  kita sudah berlari jauh bahkan mungkin bisa dijadikan bahan study banding oleh negara  lain yang ingin mengirim warganya untuk bekerja ke luar negeri juga karena minimnya lapangan kerja di negaranya.
