Ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering disebut MEA diperkirakan akan diresmikan pada akhir bulan Desember ini. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia harus siap menghadapi MEA, salah satunya dengan membangun infrastruktur dasar.
"Menyambut era persaingan di MEA, kita fokus di Infrastruktur. Kita siapkan Rp 313 Triliun, ini angka yang sangat gede," ujar Jokowi di acara Kongres Persatuan Insinyur Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12/2015).
Dana sebesar itu antara lain akan dipakai untuk pembangunan jalan dan rel kereta api. Rencananya akan dibangun tol minimal 1000 kilometer dalam 5 tahun, tegasnya.
Dalam menghadapi era pasar bebas ini, pemerintah diminta tidak hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur tetapi juga Sumber Daya Manusia, khususnya di kalangan pemuda.
"Pemerintah seharusnya tidak hanya memprioritaskan infranstruktur dalam pembangunan nasional. Pemerintah harus menyiapkan pemuda Indonesia untuk menghadapi pasar global guna memperkuat SDM," ujar Ketua Umum Pengurus Nasional Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PN GMII) Merciano Niko Kapisan, dalam Rapat Pimpinan Nasional II dan Workshop Pengkaderan Nasional di Hotel Menteng, Jakarta, Senin (15/12/2015).
Pemerintah diharapkan menyiapkan bibit-bibit unggul untuk menghadapi pasar global. "Sebagai kaum intelektual, kita harus bisa menyiapkan diri menghadapi arus globalisasi. Semoga kita mampu menghadapinya," kata Niko.
Jika pemuda terus dibina dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin hal ini mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Karena, pemuda merupakan aset penting dalam pembangunan bangsa, tuturnya.
Dan untuk itulah Indonesia harus memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi yang beberapa tahun lagi akan mencuat. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2030 Indonesia akan dihadiahi Bonus Demografi yaitu pada tahun tersebut Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Dan akibatnya Indonesia memiliki angka beban ketergantunganyang cukup rendah.
Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang mengatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia lainnya, angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus turun sampai tahun 2020. Dan tentunya hal tersebut sangat menguntungkan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian nasional.
”Bonus demografi di Indonesia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” ujar Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta, Arissetyanto Nugroho, Senin (28/9/2015).
"Jika bonus demografi dimanfaatkan secara optimal, tidak menutup kemungkinan target Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor lima terbesar dunia pada 2030 bisa tercapai lebih cepat. Saat itu Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita mencapai 22.500 dolar AS," kata Arissetyanto Nugroho, di Jakarta, Senin (28/9/2015).
Keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi akan tercapai jika pemerintah telah matang dalam menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemapuan komunikasi, serta penguasaan teknologi. Dan target untuk meningkatkan kekuatan ekonomi bukanlah sesuatu hal yang muluk jika pemerintah dan masyarakt dapat bekerja sama.
Sudahkah Indonesia siapkan semua itu ?
Berkaca dari fakta yang ada sekarang, indeks pembangunan manusia atau human development index (HDI) Indonesia masih rendah. Dari 182 ngara di dunia, Indonesia berada di urutan 111. Sementara di kawasan ASEAN, dari 10 negara ASEAN Indonesia berada di urutan enam. Ini terbukti tidak kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja baik dalam negeri ataupun luar negeri.
Berdasarkan laporan BNP2TKI bahwa penempatan TKI tahun 2014 sebanyak 429.872 orang. Dengan jumlah TKI lulusan SD hingga SMU sebanyak 95 % dan lulusan Diploma hingga pascasarjana sebanyak 5%. Jika dilihat dari data tersebut pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mayoritas dari kalangan pendidikan rendah yang hanya menjadi pembantu rumah tangga. Untuk tingkat dalam negeri sekali pun, pekerja Indonesia masih kalah dengan pekerja asing yang datang ke Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya peluang kerja dan posisi strategis yang malah ditempati tenaga kerja asing.
Mulai dari sekaranglah seharusnya Indonesia bisa menyelesaikan semua permasalahan tersebut untuk menghadapi MEA 2015, jauh sebelum bonus demografi datang. Seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi bulan Agustus lalu saat memberi sambutan pada acara peringatan Hari Keluarga Nasional.
Menurut Jokowi, melimpahnya jumlah penduduk usia produktif itu merupakan modal besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Oleh karena itu, ia telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan langkah menghadapi bonus demografi.
"Kita perlu memprioritaskan pembangunan manusia, terutama meningkatkan kualitas penduduk di usia kerja. Kita membutuhkan keterlibatan keluarga-keluarga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya membangun kualitas hidup anak-anak kita," ujarnya.
Dan seharusnya semua janji itu telah berjalan sekarang, namun kenyataanya pembangunan kependudukan seolah terlupakan dan tidak dijadikan underlined factor. Padahal pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Jangan sampai hadiah bonus demografi itu malah menjadi boomerang untuk Indonesia, bahkan membawa bencana dan membebani negara.
Jokowi menuturkan, bonus demografi harus dikelola dengan tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi. Dalam hal ini, Jokowi berharap masyarakat menyiapkan diri mulai dari keluarga sendiri.
"Bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Satu sisi adalah berkah, jika kita berhasil mengambil manfaatnya. Satu sisi lain adalah bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik," kata Jokowi, saat berpidato di acara peringatan Hari Keluarga Nasional, di Lapangan Sunburst, Kota Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (1/8/2015).
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa “tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi MEA adalah bagaimana kita harus “menyerang”, bukan “bertahan”. Jika hanya bertahan dalam artian hanya berbisnis di dalam negeri saja, maka daya saing kita akan segitu-gitu saja. Bukalah cakrawala bahwa di luar sana banyak peluang yang masih bisa digarap dan saya yakin orang-orang Indonesia bisa”.
Dalam membangun Negara yang kuat harus ada perencanaan yang matang, karena sejatinya perubahan tidak bisa dilakukan dalam sekejab, maka dari itu pembenahan harus dimulai dari sekarang.
