Keamanan energi selalu menjadi bidang prioritas khusus dari kebijakan luar negeri Jepang. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat untuk mendukung industrialisasi dan pembangunan ekonomi Jepang membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara sumber energi dalam negeri sangat terbatas Oleh karena itu, tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjamin stabilitas pasokan energi dari luar negeri menjadi penting bagi para pengambil kebijakan Jepang.
Ketergantungan Jepang terhadap pasokan energi impor, terutama minyak, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama beberapa dekade, Jepang bahkan mendominasi permintaan energi di Asia. Jepang tidak memiliki masalah serius dengan pasokan energi. Namun, Jepang berada dalam posisi yang agak rapuh dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tiga indikator: Pertama, tidak adanya sumber daya alam berupa energi di dalam negeri. Kedua, selama Perang Dingin, Jepang tidak banyak menghadapi pesaing dalam memperoleh pasokan energi. Gambarannya sekarang terlihat lebih rumit, dengan China dan India muncul sebagai pesaing baru. Ketiga, karena ketidakstabilan politik di kawasan setelah Perang Irak, masalah tetap menonjol.Jepang juga menghadapi kemungkinan gangguan pasokan energi dari Timur Tengah (saat ini pemasok minyak terbesar Jepang), serta ancaman dari terorisme. Selain itu, dampak peperangan Rusia-Ukraina yang memberikan dampak pada ketahanan energi dunia.
Ketergantungan yang tinggi pada pasokan energi dari Timur Tengah, sementara upaya untuk memperluas pasokan dari Rusia dan Asia Tengah terus menemui kendala, memaksa Jepang mengambil sikap agresif. Hal itu karena Jepang akan menghadapi persaingan ketat dari beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik sendiri, seperti China dan India, dalam menjaga kestabilan pasokan energi, belum lagi kekhawatiran akan gangguan pasokan energi di Timur Tengah, mengingat ketidakstabilan politik kawasan yang relatif. Isu terorisme dan pembajakan juga menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu, selain kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan diversifikasi energi melalui peralihan ke gas alam, batu bara, dan tenaga nuklir, Jepang akan mengambil kebijakan yang mengintervensi energi secara langsung daripada menyerah sepenuhnya pada mekanisme pasar. Artinya, langkah Jepang akan mendorong ketatnya persaingan di kawasan Asia-Pasifik dan rapuhnya model kebijakan politik energi.
Untuk mendukung hal tersebut pun, baru-baru ini Pemerintah jepang mengeluarkan kebijakan pertahanan terbaru. Pemerintah Jepang merilis strategi keamanan nasional baru, strategi pertahanan nasional, dan program pembangunan Ketahanan Energi. Dokumen kebijakan keamanan nasional ini memberikan panduan strategis untuk bidang kebijakan keamanan nasional Jepang, termasuk diplomasi, pertahanan, keamanan ekonomi, teknologi, dunia maya, maritim, ruang angkasa, intelijen, bantuan pembangunan resmi (ODA), dan energi. Jepang telah menetapkan target ambisius untuk energi terbarukan dalam bauran listrik negara pada tahun 2030. Jepang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai tujuan netral karbon tahun 2050. Maka kebijakan strategis pertahanan terbaru tersebut diharapkan oleh Pemerintah Jepang untuk membawa langkah Jepang akan mendorong tingginya persaingan serta kerentanan pola politik energi di kawasan Asia Pasifik.
