Maret, Indonesia Kirim PRT dengan "Bungkus" Baru

[caption id="attachment_161751" align="aligncenter" width="300" caption="Ilustrasi TKI PRT di Malaysia (dok pribadi)"][/caption]

"Pemerintah telah terjebak pada kenikmatan pengiriman TKI PRT ke luar negeri. Hasilnya, pemerintah lemah dalam memberikan perlindungan" - Jumhur

Surat kabar Malaysia The Star (8/2/2012) yang mengutip informasi dari Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing Malaysia (PAPA), memberitakan bahwa aliran kedatangan maid atau pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia secara resmi akan dimulai lagi bulan maret 2012. Keputusan pengiriman diatas merupakan usaha pengiriman resmi pertama semenjak penghapusan moratorium pengiriman PRT oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali pada Desember lalu. Walau belum ramai yang membicarakan hal ini di Malaysia, agak-agaknya keputusan ini akan menjadi berita baik bagi para calon majikan di Malaysia dan calon pekerja asal Indonesia yang sudah saling ketergantungan. Indonesia memang dikenal sebagai pemasok utama tenaga kerja PRT  di Malaysia, selain negara Filipina dan Kamboja. Namun selama 2 tahun ini, banyak kesempatan PRT Indonesia  yang telah diambil alih oleh tenaga kerja asal Kamboja akibat kekosongan PRT resmi asal Indonesia. Menariknya, walau sempat terjadi kelangkaan PRT resmi atau legal selama dua tahun, permintaan akan tenaga kerja Indonesia di sektor ini tetaplah tinggi. Tingginya permintaan di bidang ini di sebut-sebut disebabkan oleh kesamaan budaya yang memudahkan komunikasi dan adaptasi antara majikan dan pekerja, bahkan adaptasi antara pekerja dan anak majikan.

Beda PRT Dulu dan Sekarang

Ketergantungan yang sudah ada ini tentu memaksa kedua pemerintah untuk memecahkan kebuntuan hal ini. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang di kutip Kompas (4/1/2012), Indonesia hanya akan mengirim PRT yang masuk kategori pekerja formal. Artinya pekerja-pekerja PRT yang akan datang Maret ini akan mendapat pengakuan jam kerja, ibur, gaji minimum, perlindungan sosial seperti asuransi dan jaminan keamanan. Jika hal diatas diterapkan dan di monitor secara serius seperti yang di beritakan (biasanya awalnya aja..) maka PRT Indonesia akan semartabat dengan PRT asal Filipina yang selama ini terkenal didukung dan dilindungi secara penuh oleh pemerintah Filipina melalui Kedutaan Besarnya. Tentu, tuntutan diatas tidaklah tanpa imbalan. Pihak Malaysia juga mengharapkan PRT Indonesia mempunyai kualitas yang tinggi. Presiden Asosiasi Pembantu Rumah Tangga Malaysia mengakatakan bahwa PRT yang datang ke Malaysia Maret ini harus lulus dari 200 jam pelatihan di Indonesia. Permintaan diatas adalah wajar, karena banyak kasus kekerasan terhadap PRT Indonesia disebabkan hal-hal kecil, seperti tidak pahamnya bagaimana menyalakan mesin cuci dan menyalakan lampu.

Akankah Pengiriman PRT dari Negeri Kaya Ini Akan Berhenti?

Melihat situasi yang ada, rasa-rasanya pemerintah Indoensia akan terus mengirimkan TKI PRT ke Malaysia dalam bentuk dan status apapun. Pemerintah sudah terbuai nikmatnya mengirim TKI. Dengan mengirim TKI, tenaga kerja di Indonesia terserap dan tiap bulannya perputaran uang dari negara tujuan juga sangat kencang. Ini kenapa sampai sekarang TKI masih di sebut sebagai pahlawan Devisa. Jadi susah untuk benar-benar lepas dari mengirim tenaga kerja non-professional ke luar negeri. Menurut kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat yang di kutip Media Indonesia (5/7/2011), sebelum dihentikan, pemerintah mengirim TKI PRT sebanyak 400 ribu per bulan. Sekarang, setelah memoratorium dihapus ada raturan ribu yang sudah menunggu untuk kembali ke Malaysia, seperti yang di kutip Jakarta Post (16/1/2012).

Memberdayakan TKI PRT

Ratusan ribu orang yang sudah menunggu untuk menjadi TKI PRT menunjukan dengan jelas kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja, kegagalan pemerintah memberdayakan manusia Indonesia dan kegagalan pemerintah memberdayakan TKI yang sudah kembali ke tanah air. Mengirim TKI PRT seharusnya bukan menjadi sebuah hal yang abadi! Diharapkan peta jalan (road map) pekerja domestik 2017 yang di garap kementrian tenaga kerja dan transmigrasi untuk menghentikan secara total pengiriman TKI PRT mengcakup bagaimana memberdayakan TKI PRT baik yang masih bertugas di luar negeri dan yang sudah kembali tanah air. Menurut hasil pengamatan penulis terhadap sejumlah TKI yang sedang bertugas di Malaysia, banyak dari mereka mempunyai semangat, impian dan niat belajar yang tinggi. Banyak juga yang berkeinginan membangun Indonesia dengan kemampuan mereka. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi  diharapkan bekerja sama dengan kementrian-kementerian lain (seperti kementrian pendidikan, keuangan, koperasi dan UKM, pembangunan daerah tertinggal, dll ) untuk memberdayakan para manusia indonesia ini. Salah satu bentuknya adalah program pelatihan wira usaha, pentingnya menabung dan lain-lain yang serupa. Hal ini penting untuk mempersiapkan para pekerja ini dari sekarang, di negara kerja mereka, untuk siap bertahan hidup dan menjadi mandiri di Tanah Air. Dengan menjadi pengusaha, lapangan kerja diharapkan akan tumbuh dan dapat menyerap pengganguran yang ada. Namun semua rencana diatas akal gagal jika tidak ada political will dari pemerintah pusat. Contohnya, adanya minat membuat usaha, tanpa dukungan stimulus bank dan daya beli masyarakat, sama saja bohong. Apakah pemerintah benar-benar ingin memberdayakan manusia Indonesia? Apa lah jadinya nanti, yuk mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang! Salam, Felix Kusmanto Tulisan ini juga di publikasikan di blog pribadi saya www.felixkusmanto.com