Wajib Masuk di Debat 4: Pajak Bensin vs Pajak Karbon?

Soal pajak memang sangat sensitif di tahun politik saat ini. Dimana setiap Capres-Cawapres akan keras dalam menerapkan sistem penerimaan negara yang maksimal bagaimana gagasannya, serta sejauh mana pemaksimalan sebuah potensi negara agar bisa mensejahterakan rakyatnya karena jelas secara teori yang selama ini kita anut bahwa pajak adalah instrumen pembangunan sosial kemasyarakatan yang lebih stabil baik langsung maupun tidak langsung. 

Hanya saja soal pajak memang menjadi 'seksi' manakala mengacu pada rasionya ketika ada yang sempat dengan sesumbar bahwa menaikkan hingga ratio 23 persen dari yang sekarang 10 persen dari PDB. 

Semua orang pasti jika menghitung pada kalkulasi logis akan berpikir bahwa tentu akan banyak ragaman pemikiran yang menyatakan bahwa kalau tidak menambah model pajaknya (selain basis pajak) pasti rate/tarifnya dinaikan. 

Baca juga: Strategi Korupsi Capres: Anies Independensi, Prabowo Gaji, Ganjar Whistleblowing

Maka demikian soal pajak juga kadang mendorong sebuah sensitivitas bagi para taxpayers (istilah asing untuk masyarakat yang memang punya NPWP dan berkewajiban bayar pajak) yang mana tatakelola pajak sudah sampai mana. Tapi debat keempat besok memang tidak lagi membahas isu ekonomi seperti itu, namun 'sitik-sitik' nyinggung pajak pasti bisa lah apalagi korelasinya dengan lingkungan. Mari kita lihat tema debat keempat besok :

Tema Debat Keempat :  Energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.

Nah, soal pajak utamanya yang akan diterangkan dan menjadi bahan refleksi sebelum debat adalah pajak karbon vs pajak bensin. 

Baca juga: Geger Pajak Hiburan Naik di Tahun Politik, Para Capres Bereaksi?

Ingat baru saja Pemerintah mempertimbangkan penerapan pajak bensin atau BBM konvensional, kalau tidak salah tidak spesifik pada bensinnya melainkan PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor untuk yang masih bertenaga bensin utamanya yang bertimbal rendah (RON rendah) akan ditinggikan bertahap sehingga muaranya adalah penggunaan kendaraan listrik secara masif. 

Memang isu ini menjadi 'seksi' manakala soal kendaraan listrik dan ekosistem secara luas dan masifnya yang mana sebenarnya garis besarnya adalah memaksimalkan hilirisasi terhadap nikel yang sekarang sedang masif pasca dilarangnya ekspor nikel mentah dan perlu pengolahan dan sebenarnya pengolahan akan jalan jika masif pula konsumsinya. 

Maka sampai pada gagasan insentif luas untuk ekosistem listrik tadi. Dimana memang Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan, yang mana ketika beliau sakit isu ini sempat redup. 

Baca juga: Isu

Tapi isu ini langsung booming ketika ia aktif lagi yaitu approachnya berbeda jika kemarin adalah 'nol-kan' segala beban untuk kendaraan listrik sekarang meninggikan pajak kendaraan BBM. Padahal BBM yang tinggi dan naik kemarin saja sudah sangat memberatkan dari segi inflasi. 

Apalagi wacana ini dinilai dadakan dan sangat korelatif dengan wacana pajak hiburan yang ditunda baru-baru ini. Dimana selain ditunda, Pemda diperbolehkan kembali pada aturan lama (pajak dibawah range 40-75 persen).