Rusuh Perancis 2023 = France Spring, Macron Mundur?

Periode kedua, ketika protes reformasi pensiun, dimana Pemerintah sempat mengesahkan, namun akhirnya PM melakukan penundaan terhadap kebijakan reformasi pensiun ketika akan disahkan oleh Parlemen (padahal di parlemen juga koalisi Macron yang minoritas yaitu sentris berdebat panjang dengan koalisi ekstrem kanan dan ekstrem kiri). Padahal Macron sudah kasih jaminan hal ini bisa dijalankan. Jadi keduanya bisa diredam dengan mudah, melalui kebijakan atau respons yang sebenarnya masih dalam tataran 'soft' yaitu dengan penundaan dan melakukan tindakan atau aksi sesaat.

Lantas yang terbaru ini karena apa sehingga bisa berkali lipat ganda parahnya bukan hanya rompi kuning segmentasinya orang desa, supir dan kalangan marginal sementara reformasi pensiun hanya kalangan pekerja formal utamanya PNS-BUMN dan mahasiswa plus aktivisme yang mendukung? Ternyata melalui masalah yang mungkin sepele namun konsekuensinya berat, penembakan seorang remaja yang melanggar lalulintas, namun inilah diskriminasi yang sudah 'mendarah daging' Polisi yang seharusnya menindak malah menembak hanya karena remaja tersebut seorang Afrika-Arab. 

Sontak jelas kebrutalan ini ditanggapi serius, sebagai bentuk kebiadaban pemerintah yang justru tidak berpihak pada segala bentuk situasi kondisi masyarakat yang tidak stabil. Rusuh pun meluas dari kota-kota yang kecil dan menengah dimana dominan adalah imigran Afrika-Arab, namun sudah sampai kota besar bahkan ibarat Indonesia yang tadinya hanya sekitaran Jawa dan Jabodetabek kini sudah meluas ke penjuru negara. Sehingga tanggapan Pemerintah juga seserius itu untuk berlakukan jam malam dan penindakan kepada setiap mereka yang rusuh, karena bukan hanya demonstrasi tapi aksi kriminalitas dan kekerasan terjadi.

Ibarat kata, seperti seolah ini sudah memuncak dan menjadi titik akhir dari segala bentuk ketidakadilan atau 'uneg-uneg' yang disampaikan bahkan dari periode pertama Macron sendiri hingga sekarang yang justru belum genap setahun di periode keduanya. France Spring mulai melegenda, bahkan bukan hanya imigran (yang belakangan memang banyak di Eropa) namun seakan bersatu elemen masyarakat lain seperti gejolak ingin menentang dan membangun perubahan sampai 'titik darah penghabisan'. Reaksi ini juga menimbulkan simpati keras negara-negara tetangga dimana imigran lain juga sangat mengutuk dan ingin keadilan ditegakkan. 

Apalagi kerusuhan juga dilandasi pada semangat-semangat yang dilancarkan karena pengaruh video game jika menurut Pemerintah sehingga seakan tidak ada takutnya tindakan melawan hukum dilakukan (penjarahan, dsb) oleh anak-anak muda. 

Menanggapi kerusuhan yang terjadi dan sekarang sudah meluas pada tuntutan ekonomi pula (inflasi tinggi bahan pokok, BBM, listrik, dsb). Pemerintah menyiagakan 45.000 polisi di seluruh negara (bukan tidak mungkin militer akan dikerahkan). Presiden Macron menyatakan situasi darurat dalam rapat Kabinet belum lama ini. Dunia juga merespon kejadian seperti ini dengan Travel Advisory, jika ini belum reda bisa saja naik ke Travel Warning. Padahal 2024 akan ada hajat besar yaitu Olimpiade di Paris. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak jika memang masalahnya sudah menahun.

Spekulasi berkata bahwa hal ini dikatakan karena Macron terlalu banyak 'pusingkan' urusan luar dengan ekspansi pengaruh ke Afrika. Sementara Pemerintahan PM yang urusannya lebih ke internal (seperti kita tahu semi-presidensial) dengan komposisi sentris minoritas dan harus berkoalisi secara confidence of supply dengan Ekstrem Kanan juga dalam perdebatan panjang.

Kabinet saja berdebat apalagi dengan Parlemen sehingga banyak sekali 'blunder' terjadi padahal tantangan semakin ekstrem hari demi hari, imbasnya nasib masyarakat terkorban apalagi kalangan imigran yang sekarang sudah mulai mendominasi di beberapa titik. Bukan tidak mungkin hal ini akan merambah pada krisis politik. Wallahualam?

Krisis politik yang akhirnya mendorong Presiden Macron untuk mundur. Bisa? Bisa saja, ketika konstitusi memberi ruang. Dimana semi-presidensial tidak mengenal pemakzulan (hampir pasti tidak, karena seperti Presidensial kecuali ada kasus hukum saja dan sangat jarang/mustahil). Ketika Mosi Tidak Percaya hanya berdampak pada PM dan Kabinetnya saja, dan kocok ulang lagi ya belum tentu berhasil. Sehingga, berakibat dari kesalahan di Kabinet dan PM yang bisa saja spektrumnya berbeda dengan Presiden (akibat pemisahan legitimasi imbas semi-presidensial). Lebih baik 'kocok ulang' semuanya. 

Presiden mundur. Senat akan menunjuk Penjabat Presiden yang akan mempersiapkan (dengan dekrit) Pilpres dan Pemilu Legislatif dini. Ini akan menjadi pertama dalam sejarah Perancis. Paling hanya sejarah Presiden meninggal pada masa jabatan yaitu George Pompidou, dilakukan Pilpres dini (tapi saat itu tidak dibarengi dengan Pileg dini). Bisa saja sehabis ini karena konteksnya kegagalan dari Presiden, Perdana Menteri dan Kabinet plus Parlemen maka dilakukan serempak. Kita tunggu saja, apakah ini akan terjadi atau tidak?