Oke bicara soal Pusat kelar, sekarang tinggal Daerah dan mungkin Kementerian Dalam Negeri kalo mau cepet gausah nunggu inisiatif, saran saya surati Gubernur, Bupati dan Walikota. Siapkan skenario terburuk. Jika memang daerah tegas lakukan penyekatan baik Kota ke Kampung atau sebaliknya, bahkan skenario ini berlaku pula untuk Arus Balik. Kerahkan juga situasi terburuk bukan sekedar Checkpoint di Jalanan dengan petugas, CCTV dan barrier sekat. Namun pastikan jika mereka terlanjur lolos atau lewat, kerahkan pasukan Kesehatan untuk screening baik Genose, Antigen hingga PCR.Â
Sebelumnya pastikan ketersediaan RS juga masih cukup untuk yang lolos ini (dengan alasan Pulang Kampung, ibarat repatriasi para TKI setelah deportasi dari Luar Negeri) atau Rumah/Wisma Karantina yang dimiliiki harus disiapkan baik logistik untuk hidup dan sebagainya. Kurang lebih sesuai masa inkubasi sebelum dan sesudah balik harus rutin dites. Meski dari kota asal sudah dites, jika sampai Kampung harus tes lagi sekalian karantina. Jika Negatif beri waktu 5 hari, jika Positif 14 hari lalu tes lagi (kurang lebih sudah pada paham mekanismenya).Â
Itu harus dipertegas, bahkan saya rasa juga memang Terminal Bus, Stasiun atau Bandara dan Pelabuhan sekalipun tidak akan bisa sepenuhnya ditutup dan Bus AKAP pun tidak bisa sepenuhnya tutup (kalau Kereta sama Kapal kan udah naungan 1 arah yaitu Pelni dan KAI) apalagi jika nanti ada pengecualian urusan khusus. Yah Pemda tidak tinggal diam, harus ada screening ketat lagi, jika memang tidak mau daerahnya malah kelonjakan kasus baru transmisi dari luar.
Kira-kira diatas sudah bisa terbayang yah bahwa pada akhirnya Pemerintah akan alami situasi sulit bahkan menjadikannya mundur sedikit. Namun kita sudah banyak mundur lhoo bukan sedikit lagi dari soal PSBB lah, soal New Normal lah, apalah namun tidak konsisten dan kesannya hanya formalitas apalagi anggaran sudah tidak sedikit keluar.Â
Maka demikian saya juga mempertanyakan sejauh mana Satgas Covid-19 bekerja apalagi KPC-PEN ini bertugas dibawah Menko Perekonomian dan Menteri lainnya? Kenapa formulasinya masih benar-benar kaku atau monoton, apalagi salah diawal masih orientasi Ekonomi. Yahh gaakan pernah kelar lah. Jadi perlu dipikirkan lagi dan musti realistis sehingga tidak terjadi lagi krisis kepercayaan utamanya di kalangan rakyat kecil. Simple kan
Kalau kata Presiden Jokowi, "Pemimpin adalah Ketegasan Tanpa Ragu". Nahh jika pemimpinnya tegas, anak buahnya juga dong. Jangan sampe malah mundur dikit mundur dikit ujung-ujungnya ga maju-maju. Doa saya terbaik apapun kebijakannya selama itu bermanfaat akan saya dukung, jika tidak saya kritisi bukan dengan tendensi namun solusi.
