Kalau kita melihat cerita ini, apakah JK korupsi dalam artian dia sebagai pejabat negara mendapatkan fee sebagai mana Anas, Andi, LHI, Nazaruddin ataupun Udar Pristono mendapatkan fee dari pihak swasta untuk memuluskan proyek nya ? Â tentu tidak. Karena JK sendirilah yang merangkap pemilik usaha dan pejabat yang membuat keputusan.
Keputusan di uat oleh JK selaku pejabat yang berwenang dan memberikan proyek tersebut kepada perusahaannya sendiri.
Keuntungan di dapatkan oleh perusahaan JK selaku pihak yang mendapatkan proyek kemungkinan besar adalah keuntungan yang wajar dan tidak ada mark up besar sebagimana proyek Hambalang, import sapi atau pun pengadaan bus Transjakarta. Tapi yg menjadi pertanyaan adalah apakah perusahaannya akan mendapatkan proyek tersebut jika JK bukan pejabat yang berwenang ?
Perusahaan JK mungkin saja mampu menjalankan proyek helikoper tersebut tapi demikian juga dengan Air fast, Pelita air, Jatayu dll yang jauh lebih mapan dan lebih berpengalaman dalam bisnis sewa menyewa helikopter dibanding dengan Bukaka. Mengapa yang mendapatkan proyek tersebut justru perusahaan Bukaka yang baru memulai bisnis penyewaan helikopter setelah JK menjadi wakil presiden dan ketua Bakornas ?
Bukankah secara logika perusahaan-perusahaan yang sudah bergelut dalam bisnis ini selama bertahun-tahun yang lebih wajar untuk memenangkannya ?
Memulai sebuah bisnis atau usaha tidaklah mudah, bahkan bisa dibilang sangat sulit untuk jadi pengusaha yang sukses. Kalau mudah tentu kebanyakan orang memilih untuk menjadi pebisnis dibanding menjadi karyawan. Â Butuh pengalaman bertahun-tahun dan kegigihan yang luar biasa untuk bisa berbisnis dibidang tertentu dengan sukses. Tapi herannya perusahaan-perusahaan JK bisa masuk ke bisnis-bisnis baru dengan mudahnya setelah dia menjadi pejabat.
Bukaka bisa menjadi pebisnis sewa menyewa helikopter dalam waktu yang sangat singkat, bisa menjadi kontraktor pembuat pembangkit listrik. Perusahaan JK bisa tahu-tahu menjadi supplier kantung darah kepada PMI dan supllier tabung gas 3 kg.
Apakah JK dan perusahaannya begitu hebat dan begitu piawainya sehingga bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan lain yang sudah lebih lama dan lebih dulu bergelut di bidang-bidang tersebut ? saya yakin tidak. Semua proyek-proyek tersebut di dapatkannya karena dia adalah pejabat yang bisa memberikan Advantage kepada perusahaan-perusahaannya, entah berupa informasi atau berupa tekanan kepada pejabat di bawahnya agar meloloskan perusahaannya dan lain sebagainya.
Tentunya betul juga bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak melanggar hukum apa pun karena menjadi supplier atau kontraktor pemerintah untuk proyek-proyek tersebut. Â Karena memang Undang Undang di Indonesia belum melarang pejabat negara untuk terlibat secara bisnis dalam proyek pemerintah. Â Tetapi secara etika dan common sense hal ini tentu saja merugikan negara dan bangsa Indonesia.
Kita harus selalu ingat bahwa Kolusi dan Nepotisme adalah penyakit yang sama berbahayanya dengan Korupsi sebagaimana di amanatkan oleh reformasi bangsa ini di tahun 1998.
Referensi:
