Komodo Hanya Untuk Orang Kaya

Diskusi di lembah gunung mbeliling kemarin, punya spot wisata dan hanya mendapatkan remah-remah saja dari kehadiran wisatawan di labuan Bajo, berdiskusi kecil. 

Satu wisatawan dengan membawa Rp.3,5 juta lebih menguntungkan daripada membiarkan sekitar 20-an wisatawan, jika dihitung tiket Rp.150 ribu per orang.

Nilainya tentu sama, tetapi biaya akomodasi, jasa2 untuk satu orang dan 20 orang pasti beda jauh. 20 orang akan mengeluarkan lebih banyak biaya daripada 1 orang kaya. 

Dengan biaya Rp 3,5 juta maka akan sedikit orang datang ke Komodo, meski mungkin pendapatan negara dari pariwisata tinggi. Keuntungan untuk masyarakatnya yang tidak ada, karena satu orang kaya,sangat mungkin tidak repot dengan mengeluarkan uang receh di pasar lokal. 

Maka pebisnis tingkat elit yang akan menikmati keuntungan, masyarakat pelaku wisata lokal yang lemah gemulai, pelan-pelan mati. 

Angin segar yang kelihatan dibawa Jokowi di Labuan Bajo, kata Maribeth Erb, seorang sosiolog asal National University of Singapore pekan lalu mengatakan akan mematikan masyarakat lokal.

Jokowi mungkin berniat baik memajukan Kota Labuan Bajo, tapi dengan membawa orang kaya Jakarta bersaing dengan pebisnis lokal yang miskin, sama saja dengan mematikan masyarakat lokal. 

Labuan Bajo kini banjir pengusaha baru dan membeli banyak lahan difasilitasi para elit Manggarai di Jakarta. Tidak terkecuali para wakil rakyat di Senayan, ramai-ramai merebut lahan di Labuan Bajo. 

Masyarakat bangga dengan perubahan wajah Kota Labuan Bajo, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan makan dan minuman dari itu semua, kecuali bekerja di ladang, yang kini telah banyak dikuasi kapitalis Jakarta. 

Dari puncak Gunung Mbeliling, terutama di malam hari, Labuan Bajo kian terang benderang dengan lampu-lampu, tetapi itu di pemukiman yang terbatas. Dan mungkin akan eksklusif. 

Di perkampungan masih seperti dulu, apalagi bicara infrastruktur jalan rayanya yang masih sangat memprihatinkan. Bupati Manggarai Barat Edi Endi ikut bersorak dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, lupa melihat kondisi di desa-desa di Mabar.