Penggunaan energi baru dan terbarukan di kawasan ASEAN harus ditindak lanjuti secara serius oleh seluruh anggota negara, mengingat ancaman perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi secara terus menerus.
Perubahan iklim terjadi karena suhu bumi yang terus meningkat, seiring Revolusi Industri abad ke-18. Meski industri bergerak lebih cepat, ada dampak negatif berupa ekstraksi masif bahan bakar fosil, menghasilkan emisi karbon yang terjebak di atmosfer, memerangkap panas matahari, dan akhirnya meningkatkan suhu bumi. Salah satu yang tak luput dari 'korban' dampak perubahan iklim adalah kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana yang diketahui, mayoritas negara-negara yang berlokasi di kawasan tersebut tergolong kedalam negara berkembang yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir.
Namun sayangnya, laju perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN sejalan dengan meningkatnya dampak perubahan iklim di kawasan. Hal ini dikarenakan mayoritas aktivitas ekonomi yang bergerak dibidang industri masih bergantung dari energi fosil sehingga menyebabkan emisi karbon yang masif. Â Data ASEAN Energy Database Center merilis bahwa berbagai produk energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara masih menjadi tertinggi yang digunakan oleh masyarakat ASEAN pada periode 2005-2019.
Masifnya konsumsi prodak beremisi karbon yang berasal dari energi fosil, mengakibatkan dampak perubahan iklim yang kian dirasakan oleh masyarakat Asia Tenggara selama 20 tahun terakhir. Â Hal ini dibuktikan dengan peningkatan segelintir perubahan fenomena alam, seperti terjadinya gelombang cuaca panas ekstrem, hujan lebat, berkurangnya siklon tropis, hingga kenaikan permukaan air laut. Jika nihil inisiatif perubahan, para ahli memperkirakan masyarakat Asia Tenggara akan mengalami bencana hidrometeorologi secara terus menerus.
Dampak perubahan iklim bagi kawasan Asia Tenggara akan melahirkan kerugian dimasa yang akan datang, seperti tenggelamnya beberapa kota yang berlokasi dipesisir, kekeringan ekstrim, hingga berpotensi kehilangan 17% sampai dengan 34% dari rata-rata PDB negara anggota ASEAN menurut perhitungan Biro Manajemen Konsultasi Global Bain & Company (2022) pada tahun 2050.
Perlunya Tindak Lanjut Aksi Nyata
Kabar baik datang dari Glasglow dipenghujung tahun 2021, mayoritas anggota ASEAN mendukung pengembangan agenda iklim global pada perhelatan akbar COP 26, yang mana salah satu agendanya adalah mengembangkan energi baru dan terbarukan di kawasan yang bertujuan untuk mengurangi emisi global. Hal ini berarti mayoritas negara ASEAN berkomitmen untuk melaksanakan dan memberdayakan transisi energi sebagai salah satu agenda penanggulangan iklim.
Namun menyepakati agenda COP 26 saja tidak cukup, mengingat seluruh hasil kesepakatan yang dituangkan kedalam agenda ini substansinya tidak mengikat terhadap negara lain. Artinya, masih ada peluang bagi para stakeholder negara untuk tidak berkontribusi dalam membenahi iklim yang kian memburuk.
Oleh karena itu, perlunya suatu tindak lanjut aksi nyata bagi seluruh negara ASEAN untuk mengentaskan isu ini. Niat baik dalam meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan sebesar hampir seperempat pada tahun 2025 akan terlaksana secara sukses apabila ASEAN memiliki peta jalan yang konkret untuk mempercepat realisasi pemanfaatan energi.
Perlunya kolaborasi seluruh pihak stakeholder terkait mulai dari tingkat pemerintah, swasta, NGO, hingga masyarakat dengan skema pendekatan top-down agar perlahan target penggunaan energi baru dan terbarukan dapat terlaksana demi mengerem perubahan iklim yang kian mengancam bumi. Oleh karena itu, ASEAN harus memiliki konsensus regulasi yang harus disepakati dan mengikat antar pemerintah mengenai komitmen penggunaan energi baru dan terbarukan. Lebih lanjut, kerjasama investasi dan teknologi pengembangan energi baru dan terbarukan dari pihak stakeholder negara maju harus digenjot oleh ASEAN mengingat target biaya transisi energi yang membutuhkan biaya tinggi senilai 367 Miliar Dolar AS.Â
