Optimalisasi APBN melalui Kebijakan Fiskal

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dinamis, serta menghadapi berbagai tantangan dan kesempatan dalam mengelola perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan salah satu faktor permasalahan dalam makroekonomi yang dipengaruhi oleh pemerintah (Aisyah et al., 2024). Secara umum, kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mengelola perekonomian negara melalui penyesuaian pendapatan yang berasal dari pajak dan pengeluaran pemerintah (APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehingga stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pemertaan kesejahteraan sosial dapat direalisasikan. Berdasarkan definisi tersebut, selain menjaga stabilitas perekonomian suatu negara, kebijakan fiskal memiliki kemampuan untuk mengidenifikasi setiap kendala yang dapat menghalangi keberlangsungan perekonomian (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022).

Berikut beberapa upaya pemerintah dalam memaksimalkan anggaran publik dalam kebijakan fiskal:

• Pengelolaan Anggaran Publik yang Efektif dan Efisien

Perencanaan anggaran sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran negara untuk tahun mendatang dengan rencana proyek jangka panjang (Rosyda Nur Fauziah, n.d.). Di Indonesia, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencakup alokasi dana untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penelitian dan pengembangan (Research & Development) yang dirancang untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi APBN sering kali memunculkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan, dan konflik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga diperlukan pelaksanaan anggaran yang lebih terbuka dan jelas  (Putri Darma et al., 2024).

Contoh nyata berhasilnya pengimplementasian kebijakan fiskal khususnya dalam transparansi pengelolaan APBN di Indonesia dapat dilihat dari adanya salah satu program "Beasiswa Unggulan" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program beasiswa tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang berbeda tergantung kepada calon beasiswan baik itu bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun bagi Pegawai Negeri Sipil Kemendikbudristek untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang magister dan dokter pada perguruan tinggi dalam negeri ataupun pergurun tinggi luar negeri (Beasiswa Unggulan, 2023)Info Selengkapnya.

• Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tingkat pertumbuhan yang cenderung rendah dan tidak berfluktuasi memberikan dampak yang negatif terhadap stabilitas ekonomi. Dampak negatif ini sangat dirasakan bagi masyarakat miskin karena menerima beban inflasi dan pajak yang tidak seimbang. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan ini berdampak buruk pada peningkatan kemiskinan yang dikenal dengan fenomena "histeresis"[1](Damayanti et al., 2024). Pemerintah tidak hanya mendukung investasi dalam infrastruktur nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dengan menerapkan kebijakan fiskal yang berfokus pada pengurangan defisit dan pengeluaran yang tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Damayanti et al., 2024).  

Salah satu program yang dijalankan pemerintah adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan pembiayaan murah bagi UKM, serta skema pembiayaan lainnya termasuk dana bergulir dari LPBD KUMKM. Program ini dilncurkan karena pemerintah melihat potensi besar ekonomi digital Indonesia saat ini dan diprediksi akan menjadi sumber ekonomi baru (Tingkatkan Daya Saing, KemenKopUKM Dorong UMKM Optimalkan Teknologi Digital, 2024) Info Selengkapnya.

• Inklusi Keuangan dan Peningkatan Daya Saing

Kebijakan fiskal juga berperan dalam mempromosikan inklusi keuangan dan peningkatan daya saing ekonomi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, seperti program tabungan untuk pendidikan dan dana pensiun, serta bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin dan rentan. Program-program ini diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2024; Badan Pusat Statistik, 2024).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah aktif dalam merancang kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global. Ini termasuk pengembangan koridor ekonomi khusus, zona ekonomi khusus, dan pembebasan pajak untuk investasi asing langsung (FDI) dalam sektor-sektor strategis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menarik investasi asing, mentransformasi struktur ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak untuk penduduk lokal. Data dari Bank Indonesia dan Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa investasi langsung asing telah meningkat signifikan setelah diberlakukannya kebijakan insentif ini (Bank Indonesia, 2024; Kementerian Investasi/BKPM, 2024).

Kesimpulan

Kebijakan fiskal memiliki peran yang krusial dalam membentuk dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif, dukungan terhadap ekonomi lokal, inklusi keuangan yang lebih luas, serta upaya untuk meningkatkan daya saing global, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonominya. Pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi kebijakan fiskal mereka agar dapat merespons perubahan kondisi ekonomi global dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Referensi

Aisyah, S., Suarmanayasa, I. N., Widiastuti, B. R., & Harsono, I. (2024). The Impact Of Fiscal Policy On Economic Growth: A Case Study Of Indonesia. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 5(2), 3773--3782.

Damayanti, J., Yasin, M., Jl, A., No, S., Pumpungan, M., Sukolilo, K., Timur, J., & Belakang, A. L. (2024). Kebijakan -- Kebijakan Pada Tingkat Makro Untuk Mengatasi Kemiskinan. 2(3), 174--180.

Putri Darma, S., Haliza, N., Aulia Br Ginting, D., & Kemala, P. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4), 2506--2512. Klik di sini

Aisyah, S., Suarmanayasa, I. N., Widiastuti, B. R., & Harsono, I. (2024). The Impact Of Fiscal Policy On Economic Growth: A Case Study Of Indonesia. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 5(2), 3773--3782.

Damayanti, J., Yasin, M., Jl, A., No, S., Pumpungan, M., Sukolilo, K., Timur, J., & Belakang, A. L. (2024). Kebijakan -- Kebijakan Pada Tingkat Makro Untuk Mengatasi Kemiskinan. 2(3), 174--180.

Putri Darma, S., Haliza, N., Aulia Br Ginting, D., & Kemala, P. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4), 2506--2512. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1101

Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69--83.

Beasiswa Unggulan. (2023). Retrieved from Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Tingkatkan Daya Saing, KemenKopUKM Dorong UMKM Optimalkan Teknologi Digital. (2024, February 16). Retrieved from KemenkopUKM.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Program Inklusi Keuangan dan Bantuan Sosial. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id.

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Perekonomian Indonesia. Diakses dari https://www.bps.go.id.

Bank Indonesia. (2024). Laporan Ekonomi dan Keuangan. Diakses dari https://www.bi.go.id.

Kementerian Investasi/BKPM. (2024). Investasi Langsung Asing di Indonesia. Diakses dari https://www.bkpm.go.id.