Dari Sabang Sampai Merauke: Potret Indeks Pembangunan Kebudayaan Indonesia dalam Statistik

Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga rote, Indonesia dengan 17.001 pulau dan populasi yang besar, menciptakan kekayaan yang memiliki keberagaman kebudayaan yang memukau.  Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, yang tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, namun juga keberagaman kebudayaanya.  Dihuni lebih dari 270 juta jiwa yang berasal dari beragam suku, etnis, agama, dan tradisi. Keberagaman inilah yang menjadikan kekayaan Indonesia, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa dalam membangun dan menjaga persatuan  serta pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi tolak ukur pemerintah dalam memahami sejauh mana kebudayaan Indonesia berkembang di setiap provinsi. Indeks Pembangunan kebudayaan dirancang berdasarkan kerangka kerja dari Culture Development Indicators (CDIs). Indeks ini menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mengukur dan menilai sejauh mana pembangunan kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia. 

Apa itu Indeks Pembangunan Kebudayaan?

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen pengukur pembangunan kebudayaan di Indonesia yang dirancang oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Indeks Pembangunan Kebudayaan memetakan perkembangan kebudayaan di Indonesia berdasarkan 31 indikator yang dikelompokkan menjadi tujuh dimensi utama. Dimensi tersebut mencakup:

1. Ekonomi Budaya: Mengukur kontribusi ekonomi berdasarkan sektor kebudayaan di Indonesia

2. Pendidikan: Mengukur tingkat akses pendidikan kebudayaan di Indonesia

3. Ketahanan Sosial Budaya: Mencerminkan kebudayaan membantu memperkuat solidaritas dan kohesi sosial 

4. Ekspresi Budaya: Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya

5. Literasi Masyarakat: Mengukur tingkat pemahaman dan kebudayaan masyarakat terhadap kebudayaan

6. Kerukunan Umat Beragama: Mencerminkan sejauh mana keberagaman beragama  dihargai dan dijaga ditengah bermasyarakat

7. Kebebasan Sipil: Mengukur kebebasan berpendapat

Potret Indeks Pembangunan Kebudayaan di Indonesia

IPK di Indonesia secara nasional mencapai nilai 55,13 pada tahun 2022. Walaupun terlihat adanya peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara provinsi-provinsi di Indonesia. 

Provinsi DI Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Bali menempati posisi tertinggi sebagai provinsi dengan nilai IPK tertinggi masing-masing 66,53 dan 66,04 pada tahun 2022 dan berada jauh di atas rata-rata nasional. Sehingga kedua provinsi ini dikategorikan sebagai provinsi dengan pembangunan kebudayaan yang "Baik". 

Namun 32 provinsi yang lainnya masih berada pada kategori "Cukup" dalam pembangunan kebudayaan. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun terlihat terdapat upaya dan kemajuan dalam peningkatan pembangunan kebudayaan di Indonesia, namun masih banyak daerah yang perlu diberikan dorongan lebih agar mencapai kategori yang baik.

Klasterisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan di Indonesia

Untuk memahami lebih dalam terkait potret pembangunan kebudayaan di Indonesia, digunakan metode klasterisasi untuk mengelompokkan setiap provinsi kedalam beberapa klaster. Tentu peng-klasterisasi provinsi ini berdasarkan dimensi dan variabel yang relevan, sehingga dapat menggambarkan pembangunan kebudayaan Indonesia. 

Salah satu metode klasterisasi menggunakan Machine Learning yaitu metode Fuzzy C-Means yang dapat digunakan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi yang memiliki derajat keanggotaan pada berbagai variabel terkait pembangunan kebudayaan di indonesia. Berikut hasil klasterisasi provinsi-provinsi di Indonesia menggunakan metode Fuzzy C-Means:

1. Klaster satu: Klaster ini mencangkup provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan, ketahanan sosial budaya, dan kerukunan umat beragama yang menonjol. Provinsi-provinsi ini menggambarkan kekuatan dalam hal menjaga solidaritas sosial dan keberagaman umat beragama. Sehingga perlu ditingkatkan kembali upaya untuk mendorong aspek-aspek seperti pendidikan dan ekonomi budaya di daerah-daerah ini. Beberapa provinsi pada klaster satu diantaranya: Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.

2. Klaster dua: Klaster ini mencangkup provinsi-provinsi yang unggul dalam dimensi yang berhubungan dengan ekonomi budaya, pendidikan, IPM, pembangunan literasi masyarakat, serta ekspresi budaya. Klaster ini menggambarkan daerah-daerah yang memiliki kemajuan lebih baik dalam hal pembangunan kebudayaan secara holistik. Hal ini disebabkan oleh dukungan kuat dari tingkat pendidikan dan kontribusi dimensi ekonomi budaya yang besar. Beberapa provinsi pada klaster dua diantaranya: Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Selatan.

3. Klaster tiga: Klaster ini mencangkup provinsi-provinsi yang memiliki karakteristik unik karena menunjukkan nilai tertinggi dalam aspek kebebasan sipil. Masyarakat pada daerah ini cenderung memiliki tingkat kebebasan yang lebih besar dalam berekspresi, termasuk dalam hal budaya. Mesikipun demikian, klaster ini masih perlu diberikan perhatian lebih untuk meningkatkan variabel lain, seperti ekonomi budaya dan ketahanan sosial guna meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan. Beberapa provinsi pada klaster tiga diantaranya: Jambi, Lampung, Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.

Tantangan dan Peluang

Walaupun Indeks Pembangunan Nasional di Indonesia cenderung menunjukkan peningkatan yang signifikan, tentu masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi oleh berbagai provinsi di Indonesia dalam mencapai pembangunan kebudayaan yang lebih merata.  Terdapat beberapa faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, akses pendidikan, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan kebudayaan masih menjadi penghambat di beberapa daerah. Tentu hal ini mencerminkan bahwa pembangunan kebudayaan tidak hanya terkait melestarikan tradisi dan seni, namun tentang bagaimana kebudayaan dapat menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Disisi lain, juga terdapat peluang besar yang dapat dioptimalkan. Daerah-daerah yang telah menunjukkan kemajuan dalam ekonomi budaya dan pendidikan dapat dijadikan teladan bagi daerah lain. Selain itu, upaya pengembangan program-program literasi budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan kebudayaan dapat menjadi langkah besar untuk mendorong kemajuan yang lebih inklusif.  

Sehingga ke depan, pembangunan kebudayaan di Indonesia yang lebih inklusif dan merata akan menjadi kunci dalam menjaga keanekaragaman kebudayaan di Indonesia dan memaksimalkan potensi nusantara yang kita miliki. Budaya kita, identitas bangsa! 

Sumber:
Badan Pusat Statistika (BPS) Republik Indonesia
Indeks Pembangunan Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia