1. Manipulasi Alamat :Â Orang tua atau wali murid mungkin mencoba untuk memanipulasi alamat tempat tinggal mereka agar masuk ke dalam zona sekolah yang diinginkan. Hal ini bisa dilakukan dengan menyewa tempat tinggal sementara di zona tertentu atau menggunakan alamat palsu.
2. Perdagangan Alamat : Ada praktik di mana orang tua atau agen tertentu menjual atau menyewakan alamat mereka kepada orang lain yang ingin masuk ke dalam zona sekolah yang diinginkan. Ini bisa menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang seharusnya berhak masuk berdasarkan alamat asli.
3. Pengaruh dan Koneksi : Orang-orang yang memiliki hubungan atau pengaruh politik mungkin dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memasukkan anak-anak mereka ke dalam sekolah-sekolah di luar zona yang seharusnya mereka masuki.
4. Ketidaktransparanan dan Korupsi : Di beberapa kasus, proses zonasi bisa menjadi tidak transparan atau rentan terhadap korupsi. Ini bisa terjadi ketika keputusan penerimaan tidak didasarkan pada kriteria yang jelas atau terdokumentasi dengan baik.
5. Ketimpangan Sosial : Meskipun tujuan zonasi adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial, ada kemungkinan bahwa di beberapa kasus, zonasi justru memperkuat ketimpangan tersebut. Hal ini terjadi jika wilayah-zona yang lebih kaya memiliki akses lebih baik ke sumber daya pendidikan atau pengaruh yang dapat memengaruhi kebijakan sekolah.
Untuk mengatasi penyalahgunaan ini, penting bagi pihak berwenang untuk menerapkan sistem zonasi dengan kebijakan yang transparan, mengawasi proses pendaftaran dengan ketat, dan menegakkan aturan-aturan yang membatasi manipulasi atau penyalahgunaan alamat. Selain itu, pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya integritas dalam proses penerimaan sekolah juga sangat diperlukan.
Bagaimana menurut pembaca perihal zonasi yang diterapkan oleh pemerintah...?
Jangan lupa follow, like dan comment.
Terimakasih
