PKS dibuang, SBY digoyang

Oleh: Febry Arisandi

Drama Politik di Indonesia kembali terjadi, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (GOLKAR dan PKS) kembali mbalelo kata Metro TV. Hujatan,ancaman dan desakan untuk segera menceraikan,mengeluarkan Golkar dan PKS dari Koalisi ramai di bicarakan. Kedua anggota Koalisi ini dianggap tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dalam rangka mengawal dan mendukung Pemerintahan SBY. Bahkan kedua partai ini dianggap sebagai musuh dalam selimut yang manuvernya selalu mendebarkan peserta Koalisi yang lain, termasuk Partai Demokrat sebagai pemimpin Koalisi.

PKS adalah partai politik pertama yang mendukung SBY pada saat popularitasnya menurun pada pertengahan 2008 lalu, kelihatannya akan menjadi partai koalisi pertama yang di buang dari Koalisi. Ketua Dewan pembina partai Demokrat itu kelihatannya lupa dengan teman disaat susah. Internal partai Demokrat terus mendesak presiden untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Apa urgensinya? Melakukan reshuffle Kabinet hanya berdasarkan hitung-hitungan politik praktis bukan objektifitas kinerja mentri-mentri PKS di kabinet sungguh merupakan hal yang janggal

Anis Matta pernah mengatakan seyogyanya kita bisa membedakan mana kemitraan mana independensi. PKS bukan hanya harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Presiden SBY, tapi juga harus memberikan Laporan Pertanggungjawabannya kepada para kader dan pemilih PKS. Selama ini PKS memang di kenal sebagai Partai kritis, bahkan lebih kritis dan solid dari Oposisi itu sendiri.

PKS dibuang,SBY digoyang

Melihat manuver partai Dakwah ini, partai Demokrat dan rekan-rekan Koalisi lainnya merasa ada yang salah dari pilihan berpolitik PKS. Berada dalam Koalisi tetapi tidak manut sama koalisi. Upaya Pembrantasan mafia pajak lewat jalur angket gagal dilakukan, kemudian aura Reshuffle pun semakin terasa syahwatnya. Anehnya di negara ini, Partai Politik yang berusaha membongkar mafia pajak malah di anggap tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan Koalisi. Apa ada kesepakatan Koalisi yang melindungi mafia pajak? Apa ada kesepakatan Koalisi yang melindungi koruptor? Kalau memang tidak ada, kenapa harus risau dengan pilihan politik partai koalisi yang berusaha membongkar mafia pajak lewat Hak angket yang kalah voting di paripurna beberapa waktu lalu.

PKS tinggal menghitung hari kata Ruhut Sitompul, artinya hal ini menjadi sinyal akan dibuangnya PKS dari koalisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Partai Demokrat sudah merasa tidak nyambung lagi komunikasi dengan PKS. Pasca century dan angket mafia pajak, kelihatannya kemesraan koalisi yang selama ini ada akan segera berakhir.

Mengeluarkan PKS dan Golkar dari Koalisi tentu sudah ada hitung-hitungan yang teliti dari Presiden SBY. Memasukkan Gerindra kedalam kabinet dan mencoba merayu PDIP adalah hal yang sangat mungkin untuk di lakukan. Sudah menjadi rahasia umum kalau Tiada Musuh yang Abadi hanya Kepentingan yang Abadi. Presiden SBY harus siap menerima konsekuendi dari keberaniannya mengeluarkan PKS dari Koalisi. PKS merupakan partai politik yang mempunyai hubungan dekat dengan salah satu elemen gerakan mahasiswa di indonesia, bukan tidak mungkin terjadi Koalisi Rakyat antara gerakan Mahasiswa dan PKS untuk menjadi Oposisi parlemen dan Oposisi jalanan yang kritis dan punya kekuatan yang maksimal untuk menggoyang Pemerintahan SBY-BOEDIONO.

Febry Arisandi adalah mahasiswa Hukum UNDIP