Dibalik kelebihan tentunya akan ada kelemahan pada suatu sistem. Entah kelemahan itu berdampak besar ataupun masih dapat tertutupi dengan kelebihannya. Hal tersebut juga terjadi pada Public Private Partnership. PPP ini juga memiliki dampak negatif atau resiko yang dapat ditimbulkan dari penerapan sistem. Dampak negatif atau resiko yang dapat ditimbulkan tersebut adalah seperti permintaan yang sering melenceng dari perjanjian atau kesepakatan rencana yang dibuat sehingga penerapannya menjadi tidak sesuai dengan tujun awal, pengoperasian infrastruktur yang sering terganggu, serta masih terdapat kurangnya ketelitian dalam mencantumkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak mitra swasta dengan pihak pemberi pekerjaan atau pihak pemerintah.
Pembangunan yang terdapat pada sebuah negara terutama di Indonesia saat ini lebih banyak diadakan di bidang pembangunan infrastruktur. Pembangunan di Indonesia telah menjadi pusat perhatian dari pihak pemerintah. Keberadaan perintah adalah sebagai pihak yang dapat memberikan pengaruh besar dalam menggerakkan atau meningkatkan perekonomian suatu negara. Harapan diadakan pembangunan adalah pembangunan dapat berjalan lancar sehingga memberikan dampak yang besar dalam masyarakat. Agar pembangunan yang telah dilakukan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan awal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bekerja sama dengan perusahaan swasta yang dapat berperan sebagai sebagai mitra kerja atau dapat disebut dengan Public Private Partnership (PPP). Perjanjian yang dibuat dan dilakukan antara pemerintah dengan perusahaan swasta ini dapat berdampak besar dalam perkembangan Indonesia.
