Pengaruh Keberadaan Pinjaman Daerah

Keberlangsungan roda pemerintahan suatu negara saat ini bergantung dengan ketersediaan Infrastruktur yang lengkap. Hal tersebut berlaku pula untuk Indonesia bahkan untuk daerah daerah di dalamnya sebagai unit terkecil pendukung pemerintahan. 

Keberadaan pembangunan infrastruktur yang terdapat di Indonesia setiap harinya diupayakan dapat berjalan baik dengan merata di masing-masing wilayah. Pengupayaan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan merata ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah daerah tertinggal yang ada di dalamnya.

Infrastruktur menjadi sangat penting bagi perjalanan roda pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal ini tentu dikarenakan dengan keberadaan infrastruktur yang lengkap dan terseba merata, maka dapat mempermudah menjalankan roda pemerintahan. 

Selain itu, dengan ketersediaan infrastruktur yang baik maka negara juga akan dipandang berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan Namun apakah pembangunan Infrastruktur yang terdapat di Indonesia sudah dapat terbangun dengan baik dan juga apakah sudah terbangun secara merata di semua wilayah Indonesia?

Tentu saja jawaban dari pertanyaan tersebut adalah belum dapat merata tetapi sedang diusahakan dapat terbangun merata dengan baik. Mengingat Indonesia merupakan negara Kepulauan, tentunya untuk pengadaan pembangunan infrastruktur yang merata akan menjadi  PR tersendiri bagi pemerintah. 

Pembangunan di negara kepulauan akan berbeda perlakuannya dan akan menemukan tantangan tersendiri. Tantangan tersebut dapat berupa pendanaan, alat-alat, sampai dengan sumber daya manusia yang ada.

Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya penduduk yang tinggal di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan tinggal di pulau lainnya yang terdapat di Indonesia. Kepadatan di Pulau Jawa tetap diminati karena didukung infrastruktur yang terbangun di Pulau Jawa lebih lengkap dibandingan dengan pulau lainnya. 

Bahkan dapat dikatan pula bahwa terdapat infrastruktur yang tidak dimiliki oleh wilayah lain di Indonesia. Kelengkapan di Pulau Jawa didukung pula dengan keberadaan Ibu Kota yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan yang pesat di pusat negara maka akan berdapak pada daerah sekelilingnya.

Pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Besar biaya ini tentunya dipengaruhi oleh wilayah Indonesia yang luas dan juga merupakan negara kepulauan sehingga memerlukan anggaran khusus yang lebih besar jika dibandingkan dengan membangun infrastruktur di wilayah pusat kota saja. 

Untuk mencukupi biaya yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur tersebut, maka pemerntah daerah selalu mengupayakan mencari dana tambahan, contohnya dengan melakukan pinjaman daerah. 

Melakukan penyediaan infrastruktur yang memadai ini, tentu dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu daerah atau wilayah. Namun dalam pengadaannya bukanlah hal mudah yang dapat dihadapi, dibutuhkan pendanaan yang besar untuk pengadaan pembangunan itu.

Dana yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang ada di Indonesia memiliki nominal yang cukup besar. Kerjasama antara berbagai pihak perlu dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik. 

Bantuan yang diperoleh dari berbagai pihak dengan melakukan kerjasama tersebut tentunya akan diperlukan oleh pemerintah. Posisi yang saat ini maka pihak pemerintah daerah yang paling membutuhkan bantuan dalam pengadaan pembangunan infrastruktur. 

Pemerintah daerah memiliki keterbatasan yang lebih sempit dibandingkan dengan pemerintah pusat akibat keterbatasan wilayah kekuasaan dan juga pendanaan yang diperoleh. 

Adanya kebutuhan investasi di sektor infrastruktur yang besar tersebut, maka dibutuhkan efisiensi dalam pengalokasian penggunaan dana pemerintah dan juga upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain guna membantu pemenuhan dana untuk pembangunan infrastruktur.

Jika dilihat dari namanya yaitu pinjaman daerah, maka pinjaman daerah ini mepakan dana pinjaman yang artinya bahwa daerah tersebut nantinya wajib untuk menbayarkan kembali atau sama dengan membayar hutang dengan nominal sesuai dengan perjanjian dan juga dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada awal melakukan perjanjian. 

Keberadaan pinjaman daerah tersebut telah memberikan dampak yang cukup besar dalam pembangunan terutama untuk infrastruktur daerah dan telah membantu menyukseskan program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya.

Sekalipun dana yang diperoleh merupakan dana pinjaman, tidak menutup kemungkinan menimbulkan efek atau dampak yang cukup besar. Dengan melakukan pinjaman daerah makan pemerintah dapat menjalankan program pembangunan sehingga nantinya mendapat keuntungan daeri pembangunan tersebut. 

Keuntungan yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk membayar pinjaman daerah yang sudah dilakukan. Jadi pemerintah daerah akan memiliki infrastruktur baru yang terbangun dengan baik tetapi memiliki keuntungan tidak perlu mengeluarkan dana dari dalam daerah hanya dengan menggunakan dana pinjaman saja.

Tujuan dengan melakukan pinjaman daerah ini tentunya agar daerah di Indonesia menjadi maju dengan segala aspek positif yang dapat ditimbulkannya. Tujuan yang paling mencolok adalah saat ini pemerintah daerah sedang berusaha untuk dapat bersikap mandiri dengan tidak selalu menggantungkan kepada pemerintah pusat saja. 

Maksud dari menggantungkan diri ini adalah di bidang keuangan. Mengingat pemerintah pusat selalu memberikan dana kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengurus sendiri urusan di dalam pemerintahan daerah sendiri. 

Dana yang diberikan pemerintah pusat memang sudah cukup besar, namun untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan inovasi baru maka dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit. 

Oleh karena itu pihak dari pemerintah daerah berusaha mencari mencari sumber pendapatan selain pendapatan yang diberikan oleh pemerintah.

Jawaban dari pecarian dana tersebut adalah dapat diperoleh dengan melakukan pinjaman daerah. Namun, kesadaran pemerintah bahwa dana yang diperoleh tersebut merupakan dana hasil pinjaman harus selalu ditingkatkan. 

Hal ini disebabkan karena jika pemerintah sadar akan dana yang diperoleh merupakan dana pinjaman, maka akan berusaha memnafaatkan dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan efek positif sehingga dapat digunakan untuk membayar pinjaman daerah yang sudah dilakukan.

Tidak cukup hanya dengan tujuan pertama saja, melainkan masih terdapat pula tujuan yang kedua yaitu dengan melakukan pinjaman daerah maka diharapkan pembangunan dapat cepat untuk dilakukan. Jika pembangunan dapat lebih cepat dilakukan maka durasi selesinya pembangunan juga akan lebih cepat dari perencanaan awal. Mengapa pembangunan dapat lebih cepat dengan adanya pinjaman daerah?

Tentu jawabannya dalah dengan adanya pinjaman daerah maka pembangunan di daerah tidak akan terhambat lagi dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri. 

Adanya pinjaman daerah maka sama saja dengan menyelamatkan keberlangsungan dari pembangunan-pembangunan yang terdapat daerah di Indonesia terutama untuk darah pebatasan yang jauh dari pusat pemerintahan negara. 

Pesatnya pembangunan yang terdapat di daerah maka akan menyebabkan kenaikan dan perbaikan di bidang perekonomian yang ada di masyarakat. Kondisi perekonomian menjadi berangsur membaik dan masyarakt menjadi memiliki taraf ekonomi yang tinggi. 

Selaain berdampak pada masyarakat, maka pembangunan yang berasal dari pinjaman daerah ini akan kembali lagi kepada pemerintah. Pemerintah daerah akan dianggap berhasil menekan angka kemiskinan karena perekonomian masyarkat yang terus membaik.

Pinjaman daerah di Indonesia masing masing berbeda beda. Namun, saat ini wilayah di Indonesia dengan jumlah pinjaman daerah tertinggi adalah wilayah Pulau Jawa.

Tentuntunya erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang terdapat di Pulau Jawa adalah paling banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di pulau lainnya. Jumlah penduduk di Pulau Jawa cukup banyak menjadi penyebab dari tingginya jumlah kebutuhan infrastruktur. Hal tersebut yang membuat pembangunan di Pulau Jawa lebih banyak dilakukan akibat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk. 

Keadaan seperti demikian, haruslan menjadi dorongan bagi wilayah lain agar dapat melakukan peningkatan pembangunan. Terbukti dari wilayah di sekitar perbatasan sudah mulai tumbuh kesadaran untuk memulai melakukan pembangunan khususnya pembangunan Infrastruktur. Contohnya saja saat ini pembangunan Jalan Tol sudah masuk di wilayah Papua. Ini merupakan hasil dari program kerja Presiden Joko Widodo. Pemerataan pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah.