Politik demokrasi berasal dari Yunani kuno pada abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "demos" berarti "rakyat" dan "kratos" berarti "kekuasaan" atau "pemerintahan". Konsep politik demokrasi muncul di Athena, salah satu kota-kota negara-kota Yunani kuno.
Di Athena, sistem politik demokrasi dikembangkan sebagai respons terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki oleh aristokrasi pada saat itu. Demokrasi di Athena memberikan hak politik kepada warga negara laki-laki yang berusia dewasa dan bukan budak atau orang asing. Warga negara Athena berkumpul di tempat yang disebut "ekklesia" untuk mengambil keputusan politik.
Dalam sistem politik demokrasi Athena, warga negara diberi kesempatan untuk berbicara dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Pemungutan suara digunakan untuk menentukan keputusan mayoritas. Selain itu, warga negara juga dapat mengambil bagian dalam proses legislasi dan mengusulkan undang-undang.
Meskipun demokrasi di Athena adalah sistem politik yang relatif inklusif untuk masanya, penting untuk dicatat bahwa hak politik terbatas hanya kepada sebagian kecil populasi Athena, yaitu laki-laki warga negara. Perempuan, budak, dan orang asing tidak memiliki hak-hak politik yang sama.
Meskipun sistem politik demokrasi Athena telah memberikan dasar untuk konsep demokrasi di masa depan, konsep dan praktik politik demokrasi telah mengalami evolusi seiring berjalannya waktu. Pemahaman modern tentang demokrasi mencakup prinsip-prinsip seperti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, keadilan, dan partisipasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan politik.
