Positivisme Hukum dalam Kasus Penistaan Agama: Analisis dan Implikasinya dalam Hukum Indonesia

Namun, penerapan positivisme hukum di Indonesia tidak luput dari kritik. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang terlalu formal ini dianggap mengabaikan realitas sosial, konteks budaya, dan keadilan substantif. Sebagai contoh, dalam kasus penistaan agama, banyak yang berpendapat bahwa penerapan hukum positif secara ketat tidak sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas situasi sosial dan dampak yang lebih luas terhadap kebebasan berekspresi dan pluralisme di Indonesia.

Argumen Kritis Terhadap Positivisme Hukum di Indonesia

Meskipun positivisme hukum memberikan kepastian hukum yang penting bagi stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, sistem hukum Indonesia sering dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara penerapan aturan tertulis dengan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Dalam kasus seperti penistaan agama, hukum positif berfungsi untuk menegakkan aturan yang ada, tetapi pertanyaan tentang keadilan substantif dan kebebasan individu sering kali menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Pandangan kritis terhadap positivisme hukum di Indonesia menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan negara, tetapi juga harus responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yang terlalu rigid terhadap hukum positif, seperti yang terlihat dalam kasus Ahok, dapat mempersempit ruang dialog dan penyelesaian masalah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Positivisme hukum memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan penegakan aturan tertulis. Namun, pendekatan ini tidak luput dari kritik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu sosial dan moral yang kompleks, seperti kasus penistaan agama Ahok. Dalam konteks Indonesia, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali bagaimana hukum dapat lebih responsif terhadap tuntutan keadilan yang substantif, sekaligus tetap menjaga kepastian hukum dan keteraturan sosial. Dengan demikian, hukum Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya legal formal, tetapi juga adil dan inklusif bagi semua pihak.