Kebijakan Presiden/Wapres Prabowo-Gibran tentang Hilirisasi Menuju Indonesia Maju
1. Pembangunan IKN
Latar belakang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah untuk mengurangi beban DKI Jakarta yang saat ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, serta untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Menurut Silalahi  (2019)  dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara" menjelaskan bahwasannya Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa.
Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung agenda hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju. Pemindahan IKN bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, serta mengatasi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Namun, di balik tujuan ini, terdapat peluang besar untuk mengembangkan daerah baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kalimantan Timur, tempat IKN baru akan dibangun, kaya akan sumber daya alam seperti batubara, minyak, dan gas bumi. Selama ini, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah ini cenderung bersifat ekstraktif, dengan sedikit penambahan nilai dan pengembangan industri hilir. Dengan adanya IKN di Kalimantan Timur, pemerintah memiliki kesempatan untuk menarik investasi dan mengembangkan industri hilir yang mengolah sumber daya alam tersebut.
Salah satu prioritas utama kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam adalah mendiversifikasi basis ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Selain itu, kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Industri hilir yang efisien dan ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang sering terjadi dalam proses ekstraksi sumber daya alam.
Dengan adanya IKN di Kalimantan Timur, pemerintah juga dapat memfasilitasi pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri hilir. Pembangunan pelabuhan, jalan raya, jaringan listrik, dan fasilitas logistik yang memadai akan mempermudah distribusi bahan baku dan produk jadi, serta menarik lebih banyak investasi ke wilayah ini.
2. Hilirisasi di Sektor Industri
Hilirisasi adalah proses yang terkait dengan gagasan industrialisasi, yang merupakan langkah dalam pengembangan industri yang mengubah bahan baku (mentah) atau primer menjadi berbagai produk jadi, baik dalam industri sekunder maupun industri tersier. ( Putri & Faradina, 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat Akhmadi (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia menjelaskan bahwasannya dalam konteks nasional, hilirisasi merupakan salah satu metode untuk meningkatkan standar barang yang diproduksi suatu negara; ini juga dapat digunakan untuk banyak sektor industri, seperti telekomunikasi, manufaktur, dan pertanian.
Hilirisasi, atau pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam menuju Indonesia Maju. Dengan melakukan hilirisasi, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki, sekaligus menambah stok barang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.
Sektor pertambangan, kehutanan, dan kelautan merupakan contoh sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menerapkan hilirisasi. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, mineral, hasil hutan, dan sumber daya kelautan. Namun, selama ini, banyak dari sumber daya alam tersebut diekspor dalam bentuk mentah atau dengan sedikit pengolahan, sehingga nilai tambahnya relatif rendah.
