Maraknya isu resesi di Amerika menjadi tantangan tersendiri di tengah kerentanan perekonomian global dengan tingkat inflasi yang tinggi dengan pemulihan yang lebih lambat.
Ekonom dunia mulai mempertimbangkan resesi sebagai suatu kemungkinan yang semakin nyata. Perang yang tengah berlangsung di Ukraina, disertai dengan tindakan kebijakan dalam merespon perang dan tingginya variasi tingkat penyebaran varian COVID-19 di beberapa negara, membuat dinamika pemulihan semakin kompleks.
Di tengah dinamika tersebut, Kementrian keuangan,Bank Indonesia telah cukup adaptif dalam melakukan elaborasi respon terhadap isu global tersebut ditengah masalah kemiskinan.
Salah satu langkah terkini yang dilakukan Bank Indonesia misalnya melalui kebijakan suku bunga tetap yang menjadi instrumen utama, yang juga diperkuat dengan keberhasilan G20 dalam menggabungkan Integrated Policy Framework (IPF) dari IMF dengan Macro Financial Stability Framework (MFSF) dari BIS merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas perekonomian dan juga stabilitas harga global.
Tantangan yang dihadapin Indonesia memang cukup challenging, mulai dari pandemi, krisis ekonomi, krisis energi. Namun, di sisi lain, isu terkait keberlanjutan juga merupakan hal esensial dalam transformasi Indonesia menjadi negara maju.
Menteri keuangan Republik Indonesia menyampaikan dalam side event G20 14 Juli 2022 bahwa 65% dari penduduk Indonesia tinggal di daerah tepi pantai, yang mengalami eksposur tinggi atas risiko turunnya tinggi daratan karena naiknya suhu di Indonesia akibat kontribusi Indonesia atas efek rumah kaca yaitu sekitar 4.3% per tahun.
Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan, juga perlu memonitor atas terlaksananya transisi menuju ekonomi hijau yang diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga menyelamatkan planet.
Apalagi, urgensi atas climate action, isu perubahan iklim dan keberlanjutan terus menjadi topik utama dalam kancah internasional salah satunya pada United Nations’ Sustainable Development Goals.
Dengan memastikan kelancaran transisi menuju investasi hijau/ green investment, diharapkan Indonesia tidak hanya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga berkelanjutan dengan adanya peningkatan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat.
Perjalanan transisi Indonesia menuju ekonomi hijau telah dimulai secara gradual sejak lama. Low Carbon Development Initiative atau Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dimulai pada 2017.
Bank Indonesia telah sejak lama mendorong pembiayaan berwawasan lingkungan antara lain dengan strategi peningkatan Sustainable Finance Instrument (SFI) melalui pengembangan instrumen keuangan dan investasi hijau, pembangunan ekosistem instrumen keuangan berkelanjutan, memberikan insentif kepada pembiayaan bagi properti dan kendaraan yang bermotor berwawasan lingkungan, berupa pelonggaran kebijakan rasio loan-to-value atau financing-to-value kredit/pembiayaan properti, serta uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Green investment berfokus pada perusahaan atau proyek yang berkomitmen pada konservasi sumber daya alam, pengurangan polusi, atau praktik bisnis sadar lingkungan lainnya. Indonesia sebagai negara tempat penyelenggaraan G20 juga terus mendukung penanganan isu iklim dan investasi hijau yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015, dan The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Pertemuan tersebut sama-sama menggaris bawahi adanya urgensi pergeseran fundamental dari pendekatan investasi tradisional dimana faktor Environmental, Social and Governance ( ESG) yang sebelumnya seringkali bukan menjadi prioritas dalam keputusan investasi. Secara khusus, perkembangannya, Indonesia, seperti negara lainnya, juga memiliki target untuk menyiapkan peta transisi energi menuju Net-Zero Emission pada 2060.
Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki salah satu hutan terluas dengan kontribusi emisi gas rumah kaca 4,3% per tahun sejak 2010, memiliki posisi yang strategis namun dependensi yang tinggi atas energi dari batu bara yang kemudian menjadikan transisi ke energi yang lebih berkelanjutan perlu dilakukan dengan pemetaan yang terstruktur.
G20 , sebagai forum kerja sama multilateral yang merepresentasikan lebih dari 75% perdagangan global dan 80% PDB memberikan akselerator penting dalam kemajuan pencapaian transisi Indonesia menuju investasi hijau dengan menyediakan sarana untuk berbagi pengalaman (benchmarking) negara-negara dalam impelementasi transisi energi yang adil dan efektif.
Presidensi G20 Indonesia memberikan referensi untuk melakukan exit strategy dari kebijakan luar biasa di masa pandemi untuk mendukung pemulihan, salah satunya dalam membahas berbagai rekomendasi dalam rangka mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju net zero emission, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan menuju tujuan tersebut, dan meningkatkan inovasi pada instrument dan pasar keuangan berkelanjutan.
Dengan agenda Sustainable Finance, G20 telah membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan dan investasi hijau.
Sesuai tema presidensi G20 pada 2022 "Recover Together, Recover Stronger", Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 pada 2022 telah berhasil menegaskan kembali komitmen dengan negara G20 lainnya, untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Titik pencapaian yang telah dicapai oleh Indonesia sendiri ditandai oleh peluncuran Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform pada 14 Juli 2022 di side event G20 bertema ”Sustainable Finance for Climate Transition", yang mendapatkan dukungan dan juga apresiasi sangat besar dari seluruh anggota G20 yang hadir.
Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan Asian Development Bank (ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penanganan perubahan iklim. Adanya platform tersebut diharapkan dapat membantu pencapaian target Indonesia yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030.
Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sendiri terdiri dari 2 skema, pertama Carbon Reduction Facility (CRF) dan kedua, Clean Energy Facility (CEF). Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform akan menjadi framework yang diharapkan dapat memfasilitasi pembiayaan untuk akselerasi transisi energy dengan cara yang berkelanjutan.
Sebagai negara berkembang yang berbentuk kepulauan,walaupun memiliki banyak keterbatasan, Indonesia masih memerlukan pembangunan terutama atas aspek infrastruktur yang masif ke depannya, namun tentu hal tersebut dilakukan tidak dengan mengorbankan aspek penting lainnya.
Dengan adanya Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform, diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menstimulus kepercayaan investor untuk melakukan investasi hijau di Indonesia di beberapa tahun ke depan.
Eropa adalah salah satu negara yang telah memiliki platform yang kemudian mendapatkan bantuan yang signifikan dalam penanaman investasi hijau di negaranya. Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform akan menjadi salah satu dari banyak hasil konkrit dari G20 Indonesia tahun 2022 yang turut mengharumkan nama bangsa.
Pencapaian ini tidak hanya menandai peran strategis Indonesia dalam kebijakan karbon namun juga diharapkan akan menjadi langkah penting pada sejarah dalam menuju Indonesia Maju dimana Indonesia menjadi destinasi prioritas dalam investasi hijau .
