Cyprus: Negara Kecil yang Hidup bersama Dampak Krisis Eropa

Cyprus merupakan negara yang berada di kawasan Mediterania yang memiliki pendapatan tinggi yaitu dengan jumlah GDP sekitar 24 milyar dolar AS. Sejak beberapa waktu yang lalu, Cyprus dipercaya menjadi tempat pencucian uang dan menjadi tempat penyimpanan deposito asing karena pajaknya yang rendah dan keamanannya yang terjaga. Sebagian besar deposito yang ada di Cyprus tersebut berasal dari deposan asal Rusia. Dengan banyaknya jumlah deposito yang ada di perbankan Cyprus, Cyprus menjadi tergiur untuk melakukan investasi di negara lain. Salah satu tujuan investasi tersebut adalah Yunani. 

Cyprus tergiur melakukan investasi melalui pembelian surat utang atau obligasi di Yunani disebabkan karena adanya tingkat suku bunga dan keuntungan yang tinggi. Selain itu, Cyprus semakin tergiur berinvestasi karena memiliki kedekatan sejarah dengan Yunani. Sayangnya, Cyprus tidak menghiraukan alasan Yunani memberlakukan tingkat suku bunga yang tinggi karena Yunani waspada terhadap terjadinya krisis.

Pada tahun 2008, Yunani mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh manipulasi jumlah utang, penggelumbungan dana renovasi stadium dan bandara, data statistik ekonomi makro, dan adanya pemborosan serta korupsi Pemerintah Yunani. Kebijakan haircut yang diberlakukan oleh Yunani juga memperburuk kondisi perbankan Cyprus yang menyebabkan krisis finansial dan terhambatnya perbankan Cyprus yang mengarah untuk terjadi keruntuhan dan bahkan terancam ditutup. Sebuah laporan MoU Cyprus pada 2013 menyatakan sebagai berikut:

"The banking sector has been severely affected by the broader European economic and sovereign crisis, in particular through its exposure to Greece. However, many of the sector's problems are home-grown and relate to overexpansion in the property market as a consequence of banks' poor risk management practices."

Dalam aspek ekonomi, isu ini menyebabkan ekonomi Cyprus mengalami resesi pada tahun 2009 dengan menyusutnya ekonomi hingga 1,67%. Ini merupakan pertama kalinya Cyprus mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sejak invasi Turki. Keadaan memburuk hingga penyusutan mencapai 5.5% pada tahun 2013. Pengangguran meningkat secara signifikan, dari 3,7% pada 2008 menjadi 6,3% pada tahun yang sama, dengan tingkat pengangguran kaum muda sangat tinggi.

Dua perbankan besar di Cyprus (Laiki Bank dan Bank of Cyprus) terpaksa ditutup karena kedua bank tersebut merupakan pemegang terbesar obligasi Yunani. Oleh sebab itu, Pemerintah Cyprus memohon bailout kepada IMF melalui negosiasi di dalam KTT Uni Eropa di Brusel pada 25 Juni 2012. Dalam permohonan bailout tersebut, Cyprus diharuskan memenuhi syarat-syarat dari IMF yaitu pengurangan defisit 2,4% dari nilai GDP-nya, menaikan pajak 9,9% terhadap investasi dan deposito asing, serta melakuka pembatasan penarikan dan maksimal 300 euro dan pemindahan dana maksimal 1000 euro.

Pemerintah Cyprus menyetujui dan memberlakukannya di dalam negaranya. Hasilnya, pada 15 Mei 2013 IMF sepakat untuk memberikan bailout sebesar 1 miliar Euro kepada Cyprus disertai resep dari IMF untuk Cyprus yaitu Economic Adjustment Program (program penyesuaian ekonomi/EAP). EAP merupakan sebuah bentuk penyesuaian ekonomi dan merupakan alat untuk menstabilkan kembali kondisi keuangan di Cyprus akibat krisis finansial. Program penyesuaian ekonomi ini harus diterapkan di Cyprus dengan tujuan untuk mengatasi masalah keuangan, fiskal dan langkah-langkah yang dihadapi perekonomian dengan cara menentukan mencakup periode 2013-2016.

Dalam aspek politik, konflik terjadi dengan intensitas yang meningkat. Beberapa gerakan memang muncul, mencerminkan lebih banyaknya praktik partisipatif yang telah diadopsi dan diberlakukan setiap hari di luar partai politik. Partai politik di Cyprus tetap memiliki peran marjinal dalam membentuk agenda dan memberikan tekanan pada sistem politik, apalagi mempengaruhi perubahan signifikan. 

Satu-satunya pengecualian untuk hal tersebut adalah ledakan opini publik yang terkadang terjadi di media sosial atau acara radio terkait dengan kasus-kasus individual yang memiliki keberhasilan dalam membuka masalah atau mendorong politisi untuk mengambil sikap.

Proses perdamaian yang telah berlangsung sejak 2008 melalui Konferensi untuk Cyprus di Swiss pada 2017 juga gagal terjadi. Nasionalisme yang semakin diperkuat berfungsi tidak hanya sebagai jalan keluar dari tekanan krisis, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola pembagian de facto dan kejahatan etnis.

Dalam kehidupan sosial dan budaya, ketimpangan sosial muncul di Cyprus selama masa krisis keuangan, seiring dengan naiknya angka pengangguran. Cyprus telah berubah dari negara imigrasi ke negara emigrasi, menempatkannya di posisi pertama di Uni Eropa dalam hal penurunan populasi secara umum dan kontraksi tenaga kerja secara khusus. Lebih lanjut, meski situasi di Cyprus sudah bisa dianggap cukup stabil, namun masih belum ada peningkatan yang substansial. Maka, generasi muda Cyprus yang lebih berpendidikan banyak yang memilih untuk beremigrasi sehingga menyisakan mereka yang kurang berpendidikan di Cyprus.