Fbhis.umsida.ac.id - Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (AP Umsida) dengan bangga menyelenggarakan pelatihan analisis kebijakan yang berjudul "Transformasi Kebijakan Publik di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah: Pelatihan Berbasis Studi Kasus."
Acara yang berlangsung pada Jumat (29/11/2024) ini, di Aula KH Mas Mansur Kampus 1 Umsida, dihadiri oleh banyak peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan sejumlah pihak dari pemerintahan.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai pentingnya transformasi kebijakan publik di era digital. Kegiatan ini juga dirancang sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kebijakan, serta sebagai ajang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang kebijakan publik.
Pada pelatihan ini, dua narasumber utama yang hadir adalah Zurron Arifin S STP MKP, Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik (Diskominfo Kab. Gresik), serta Zainul Arifin Umar S STP MA, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sidoarjo.
Kedua pemateri ini memiliki keahlian yang mendalam di bidang kebijakan publik, dan mereka membagikan berbagai wawasan serta studi kasus terkait implementasi kebijakan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara ini dimoderatori oleh Hendra Sukmana SAP MKP, dosen Program Studi AP Umsida, yang mengarahkan jalannya diskusi. Dalam penyampaian materinya, Zurron Arifin menjelaskan pentingnya transformasi kebijakan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor-sektor pemerintahan. Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin besar.
Transformasi Kebijakan Publik dan Tantangan Digitalisasi
Ilmi Usrotin Choiriyah MKP, Kepala Program Studi AP Umsida, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Prodi AP Umsida dalam mendukung proses belajar mengajar mahasiswa. Menurutnya, kebijakan publik saat ini tengah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman, terutama dengan adanya digitalisasi yang memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
"Digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Namun, implementasi digitalisasi dalam kebijakan publik menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta masalah terkait keamanan data," ungkap Ilmi.
