Seperti yang kita ketahui bahwa sering kali KBGO didasarkan pada gender dan memperjelas ketidak setaraan gender. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip HAM yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan apapun.
Merujuk data dari SAFEnet terdapat 480 kasus aduan mengenai kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang terjadi di Indonesia pada kuartal I/2024, dan mayoritas kasus ini menyasar korban yang berusia 18-25 tahun dengan proporsi sebesar 57%.
Terkait kasus ini tentu banyak sekali dampak negatif yang dialami oleh korban KBGO, mulai dari segi psikologis seperti trauma, stress, depresi, menurutnya kepercayaan diri maupun kerugian ekonomi dan Pendidikan.
Pemerintah seharusnya ikut serta dalam penangan kasus seperti ini, adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu melalui pembuatan kebijakan undang-undang peradilan dan memastikan bahwa kasus-kasus seperti ini benar-benar ditangani oleh petugas yang berwajib serta memberikan dukungan penuh terhadap korban, yaitu dengan menyediakan layanan psikologis bagi korban KBGO dan juga membentuk pusat-pusat bantuan yang mudah di akses oleh korban. Melihat data kasus yang terjadi di atas pemerintah juga perlu mengadakan kampanye kesadaran publik untuk mengedukasi Masyarakat terkait dengan KBGO, dan dampak-dampaknya.
