Isu terkait TAPERA menjadi bahan perbincangan yang semakin marak serta menjadi bahan atau ajang popularitas dengan memberikan kritik atas kebijakan tersebut. Namun, situasi makro ekonomi semacam apa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya kebijakan TAPERA yang penuh dengan dilema dan terkesan terburu-buru.Â
Analisa paling sederhana terkait timbulnya kebijakan terkait properti pada dasarnya merupakan reaksi atas perubahan harga properti yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan Grafik "Indeks Harga Properti Komersial vs Residensial" yang penulis lansir dari Datanesia dan bersumber dari data Bank Indonesia, dapat terlihat ilustrasi bahwa terdapat peningkatan drastis pada harga properti residensial dibandingkan dengan komersial bahkan pada kisaran tahun 2020 menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga properti komersial.
Peningkatan tersebut terikat erat dengan semakin mudahnya WNA untuk memiliki property di Indonesia, dimana kemudahan tersebut didukung oleh beberapa undang-undang dan peraturan antara lain:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi regulasi agraria di Indonesia. Sejumlah amendemen telah dilakukan untuk memperbarui ketentuan dalam UUPA.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Apartemen): Undang-undang ini mengatur tentang kepemilikan apartemen, termasuk ketentuan mengenai kepemilikan oleh WNA.
3. Presiden Republik Indonesia Peraturan Nomor 103 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Himpunan Perumahan dan Permukiman: Aturan ini menetapkan beberapa persyaratan bagi WNA yang ingin memiliki rumah atau properti di Indonesia, seperti memperoleh izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Himpunan Perumahan dan Permukiman: PP ini mengatur mengenai kepemilikan rumah oleh WNA, termasuk pembelian atau sewa rumah dan syarat-syaratnya.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin, Pemanfaatan dan Alih Fungsi Tanah Untuk Perumahan dan Permukiman serta Pemberian Hak Atas Rumah Susun: PP ini memberikan aturan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin bagi WNA untuk memiliki rumah atau properti di Indonesia.
6. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022 Tahun 2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing pada September 2022 serta Second Home Visa pada akhir Desember 2022.
