Penerapan Public Private Partnership di Kabupaten Ponorogo

Public Private Partnership (PPP) atau yang biasa sering disebut dengan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta merupakan suatu kontrak yang terjadi diantara sektor publik dan sektor private yang didalamnya terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Sektor private dapat menerima imbalan atau kompensasi atas suatu penyelenggaraan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Sektor private memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas semua hal yang dapat terjadi dari suatu penyelenggaraan proyek yang sedang dilakukan.

Di dalam Public Private Partnership (PPP) terdapat sebuah aktivitas kepemilikan pemerintah dalam suatu pelayanan, karena pihak swasta yang akan berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan tersebut. Konsep Public Private Partnership (PPP) ini memiliki kecocokan jika dihubungkan dengan penyediaan infrastruktur dan juga prasarana. Public Private Partnership (PPP) ini dapat menghubungkan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk melakukan kerjasama dalam suatu pembangunan.

Dengan adanya Public Private Partnership (PPP) ini, maka akan dapat menguntungkan semua pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Hal yang dapat menguntungkan tersebut antara lain adanya inovasi baru, kemudahan dalam keuangan, pengaturan yang efisien serta kemampuan dalam penggunaan teknologi. Public Private Partnership (PPP) ini juga memiliki manfaat yaitu adanya perbaikan layanan, penghematan biaya, peningkatan dalam pendapatan, manfaat ekonomi menjadi semakin luas, pembagian resiko atau akibat dari sebuah proses, serta adanya pelaksanaan yang lebih efisien. 

Namun pelaksanaan Public Private Partnership (PPP) ini tidak semudah yang dibayangkan, Public Private Partnership ini memiliki resiko yang harus dihadapi dalam melakukan sebuah pembangunan, resiko yang harus dihadapi antara lain adanya pembengkakan biaya pembangunan, berkurangnya kualitas dari pelayanan, serta hilangnya kontrol dari pemerintah.

Bahkan Kementrian Keuangan Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai pembangunan infrastuktur yang terdapat di Indonesia menggunakan sistem Public Private Partnership (PPP) ini dengan alasan karena adanya keterbatasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dibarengi juga dengan adanya kebutuhan pembangunan infrastuktur di Indonesia semakin meningkat. Mentri Keuangan juga mengusulkan bahwa adanya Public Private Partnership (PPP) dalam melakukan pembangunan infrastruktur sebaiknya menggunakan skema KPBU.

Skema KPBU ini dapat dilaksanakan dengan empat tahap yaitu perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian KPBU. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah dapat berbagi resiko dengan pihak swasta dalam melakukan sebuah proyek pembangunan infrastruktur. Biasanya pemerintah dibebani dengan resiko politik yang menyangkut dan berhubungan dengan perubahan suatu kebijakan.

Selain itu, pemerintah juga sudah siap dalam melakukan skema Public Private Partnership (PPP) tersebut ditengah besarnya kebutuhan pembiayaan dan juga adanya pembiayaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan inovasi. Kementrian Keuangan pun juga sudah menyediakan berbagai fasilitas dan juga dukungan dalam menyelenggarakan skema Public Private Partnership (PPP) dalam melakukan sebuah pembangunan infrastuktur, yaitu dengan adanya dukungan kelayakan , fasilitas penyiapan proyek, serta jaminan infrastruktur.

Jalan merupakan fasilitas utama yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Sistem jaringan jalan itu sendiri dapat terdiri dari 2 sistem yaitu sistem jaringan jalan primer dan juga sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer ini dapat digunakan untuk berbagai pelayanan distribusi barang dan jasa dan yang akan berdampak juga kepada penembangan wilayah nasional. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder merupakan sebuah jaringan jalan yang digunakan untuk distibusi barang ataupun jasa untuk masyarakat perkotaan itu sendiri.

Ada beberapa jenis jalan, diantaranya jalan tol, jalan umum, serta jalan khusus. Jalan tol merupakan jalan yang masih termasuk kedalam sistem jaringan jalan nasional yang dapat menghubungkan dari satu kota menuju ke kota lainnya dan mewajibkan penggunanya untuk membayar melalui e-tol. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh suatu instansi, kelompok maupun perorangan yang memiliki tujuan untuk digunakan demi kepentingan pribadinya. Sementara itu jalan umum adalah boleh digunakan untuk lalu lintas umum. Jalan umum ini biasanya terdiri dari beberapa jenis yaitu arteri jalan, jalan lokal, jalan lingkungan dan juga jalan kolektor.

Saat ini, di Kabupaten Ponorogo tengah melakukan pembangunan dengan pesat terutama pada bagian infrastukturnya. Pada tahun 2022 kemarin Kabupaten Ponorogo telah membuat rencana Pembangunan infrastruktur jalan umum. Pada pembangunan infrastruktur jalan tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyiapkan dana sebanyak Rp. 291,846 Miliar yang digunakan untuk membangun infrastruktur jalan sepanjang 198,56 km.

Bupati Kabupaten Ponorogo mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang ada pada Kabupaten Ponorogo ini masih rendah. Rendahnya pembangunan infrastruktur jalan ini disebabkan oleh kemampuan anggaran yang tidak sebanding dengan beban jumlah jalan yang pembangunannya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Ponorogo.

Dari permasalahan tersebut, maka pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo berencana untuk melakukan pembebanan pembangunan jalan umum ini epada Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Ponorogo dengan tujuan agar jalan umum yang sedang dibangun ini dapat lebih efektif, realistis, efisien, serta tepat sasaran dalam perencanaan dan pembangunannya.

Dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ponorogo, diharapkan semakin baik dan lebih maju lagi demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Ponorogo. Pembangunan infrastruktur yang pesat ini seharusnya bisa untuk dimanfaatkan menjadi potensi yang lebih baik lagi bagi Kabupaten Ponorogo, sehingga nantinya dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak positif untuk pengembangan kawasan. 

Dan dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ini diharapkan pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak lupa akan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo yaitu banyaknya banjir terutama pada kawasan pusat kota.