Tingginya Angka Kemiskinan di Kota Ponorogo

Keberhasilan pemerintah daerah adalah kemampuannya dalam memecahkan masalah yang ada di daerahnya sendiri. Kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat akan berdampak positif dan membawa kepuasan bagi masyarakat dan daerah. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sektor publik dan bagi pemerintah sendiri untuk menerapkan kebijakan yang tepat dan benar.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga perlu peka terhadap isu-isu publik yang baru karena isu publik tersebut memiliki potensi manfaat dan dapat menjadi masalah di kemudian hari. 

Salah satu cara untuk memprediksi dinamika lingkungan di sekitar pemerintah daerah adalah dengan melihat dokumen perencanaan pembangunan yang dapat mempengaruhi daerah itu sendiri.

Contohnya di kota Ponorogo. Ponorogo adalah kota kecil di Jawa Timur dan bersebelahan dengan Jawa Tengah. Meski tergolong kota kecil, Ponorogo memiliki banyak potensi alam yang menakjubkan. 

Namun ada juga masalah penting di Ponorogo, yaitu kemiskinan. Sampai dengan tahun 2015, angka kemiskinan di Kota Ponorogo sebesar 11,46% dari total penduduk Kota Ponorogo. Sementara itu, dari tahun ke tahun, angka kemiskinan di Kota Ponorogo sedikit menurun.

Sumber:https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.nativeindonesia.com%2Ffoto%2Ftempat-wisata-ponorogo%2FIcon-Alun-Alun-Ponorogo.jpg&imgrefurl

Kemiskinan sendiri merupakan masalah sosial yang mempengaruhi keadaan daerah tersebut untuk kedepannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian di kota Ponorogo yakni:

Yang pertama adalah masalah kurangnya pendapatan. Faktor ini menjadi yang terpenting karena faktor ini sudah dikeluhkan oleh warga Ponorogo. Masalah kurangnya pendapatan muncul di kota Ponorogo karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja. 

Namun di sisi lain, hal tersebut tidak dapat menciptakan lingkungan bisnis yang baik di kota Ponorogo karena laju pertumbuhan industri unggulan masih lambat. Karena lingkungan bisnis yang negatif di kota Ponorogo akan bekerja dengan rendahnya jumlah wirausaha baru di kota Ponorogo.

Faktor kedua adalah masalah impotensi sosial. Impotensi sosial ini berarti bahwa keberadaannya berada di luar jangkauan orang miskin atau kurang beruntung. Masalah kelemahan masyarakat seringkali dikaitkan dengan hambatan kemiskinan atau faktor faktor yang mencegah masyarakat itu sendiri untuk terjebak dalam kemiskinan. 

Kelemahan komunitas ini adalah ketersediaan lapangan kerja, tingkat biaya/harga, kebijakan pemerintah, harga jual, dll. Ini mencakup banyak aspek seperti Namun di kota Ponorogo sendiri, masalah kurangnya ketahanan sosial masyarakat Ponorogo terkait dengan kondisi ekonomi yang berubah saat ini.

Faktor ketiga, yaitu masalah kerawanan sosial Faktor kerawanan sosial ini erat kaitannya dengan faktor di atas, yaitu kelemahan masyarakat. Unsur kerawanan sosial ini mengacu pada situasi keluarga miskin atau kurang beruntung yang tidak mampu menghadapi perubahan mendasar dalam perekonomian. 

Dalam hal ini, masalah juga dapat muncul ketika keluarga miskin atau keluarga kurang memiliki kesempatan untuk mengalami masalah sosial (misalnya kematian tulang punggung keluarga) atau mungkin timbul karena bencana alam karena kota Ponorogo merupakan daerah bencana.

Faktor keempat adalah kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Banyak program yang telah diberikan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu di Kota Ponorogo, seperti pemerintah pusat dan manfaat sosial lainnya melalui program PKH. Namun setelah dilakukan penilaian oleh Pemprov Jatim, disimpulkan bahwa pengurangan tersebut cukup efektif, namun belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di kota Ponorogo.

Faktor kelima adalah tingginya angka pengangguran. Salah satu masalah yang ingin diselesaikan oleh kota Ponorogo adalah masalah pengangguran yang tinggi. Akar penyebab masalah tingginya pengangguran di Kota Ponorogo adalah: (1) Kerjasama antara lembaga penyiapan tenaga kerja (sekolah, kursus dan sekolah menengah kejuruan) di kota Ponorogo belum maksimal. (2) Jumlah keterampilan tenaga kerja tidak perlu diselaraskan dengan penyiapan tenaga kerja. (3) Kewirausahaan yang rendah. (4) Jumlah pegawai tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja setiap tahunnya. (5) Pengelolaan dan pengembangan potensi lokal tidak sesuai untuk menciptakan lapangan kerja.

Faktor keenam adalah rusaknya infrastruktur. Infrastruktur merupakan faktor kunci pendukung perkembangan kota Ponorogo, memegang peranan penting tidak hanya sebagai mesin perekonomian kota Ponorogo tetapi juga dalam membentuk perkembangan kota Ponorogo. 

Namun, banyak keluhan mengenai infrastruktur, mulai dari warga Ponorogo hingga jalan, jembatan, dan saluran irigasi yang rusak. Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan di Kota Ponorogo akan berdampak pada terhentinya arus para pelaku bisnis. Akar permasalahan kerusakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi adalah minimnya dana yang tersedia untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan dan saluran irigasi di Kota Ponorogo.

Faktor ketujuh, kontribusi sektor pertanian belum maksimal. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Ponorogo. Dalam proses perkembangannya, industri pertanian di kota Ponorogo mengalami penurunan laju pertumbuhan bahkan cenderung menyusut akibat alih fungsi lahan. 

Namun jika dikelola dengan baik, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Ponorogo, karena sektor industri yang erat kaitannya dengan sektor pertanian masih tertinggal atau belum optimal. 

Industri pertanian di Kota Ponorogo menghadapi tantangan berat, mulai dari berkurangnya kesuburan tanah, perubahan iklim yang tidak menentu, berbagai hama dan penyakit tanaman, sulitnya memenuhi kebutuhan pupuk di musim tanam, hingga berkurangnya air. Aliran untuk penyiraman. 

Selain itu, petani di Kota Ponorogo tidak bisa bercocok tanam sendiri untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di kota Ponorogo, sebagian besar hasil pertanian dijual sebagai bahan baku. Hasil pertanian itu sendiri tidak bisa lebih baik digunakan untuk menjadi produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi.

Dalam pengelolaan usaha tani pertanian, petani di kota Ponorogo belum dapat menggunakan sistem pertanian modern. Hampir semua pertanian di Kota Ponorogo dilakukan secara tradisional, oleh karena itu diperlukan suatu cara baru untuk meningkatkan sektor pertanian dengan harapan industri dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Itulah faktor faktor yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di kota Ponorogo. Maka dari itu sebaiknya bisa dijadikan pembelajaran oleh pemerintah kota Ponorogo dalam memecahkan masalah ekonomi di kota Ponorogo ini.