Untuk mengurangi polusi udara di daerah tembang perlu dilakukan penegakan hukum yang komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku untuk mengurangi polusi udara.
3. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan pemantauan lingkungan
Pemerintah harus melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala untuk mengendalikan pencemaran udara. Sehingga dapat mengidentifikasi sumber polutan dan dapat mengambil langkah untuk mengurangi polusi udara.
4. Pengolahan limbah yang efektif
Limbah dari kegiatan pertambangan harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Perusahaan tambang harus memastikan bahwa limbah yang dibuang sudah diproses dengan baik sehingga partikel-partikel berbahaya hilang sebelum dibuang.
5. Subsidi ke transportasi umum
Data menunjukkan bahwa sektor transportasi berkontribusi sebesar 24% terhadap total emisi CO2 di Indonesia. Transportasi umum yang efektif dan terintegrasi akan efektif mengurangi emisi dan polusi udara di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
Pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengurangi polusi udara di Indonesia. Tentu pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, pemerintah perlu melibatkan peran lintas sektor termasuk masyarakat, swasta, dan pihak lainnya untuk mengatasi polusi udara di Indonesia.
Referensi:
Bidul, S., & Widowaty, Y. (2024). Analisis Yuridis Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara. JUSTISI, 9(3), 412--426. https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2768
Ferdian, H. A. (2023, Agustus). Riset Algo: Sumber Polusi CO2 Indonesia Terbesar dari PLTU & Industri Batu Bara. Kumparan.Com. https://kumparan.com/kumparansains/riset-algo-sumber-polusi-co2-indonesia-terbesar-dari-pltu-and-industri-batu-bara-212tbHfKTpx/full
