Politik Luar Neger Indonesia
      Penolakan keras yang dilayangkan beberapa figur politik ternama di Indonesia kepada timnas Israel pada laga Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan FIFA dengan Indonesia sebagai tuan rumah menuai pro dan kontra. Sebab, kasus tersebut ternyata berbuntut panjang  dengan dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Kasus ini seakan mempertegas posisi dan arah haluan politik luar negeri Indonesia yang dengan tegas tidak mengakui kedaulatan Israel dan dapat dilihat sebagai postur Indonesia membela Palestina.
      Gubernur Bali, I Wayan Koster, dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 yang dijadwalkan dimulai pada 20 Mei mendatang di Indonesia. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zaenudin Amali, pada Selasa (14/03), Koster menyatakan penolakan terhadap Bali sebagai lokasi pertandingan timnas Israel.
Dalam penjelasannya, Koster mengungkapkan bahwa Bali, bersama dengan lima provinsi lainnya, telah ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan turnamen tersebut. Namun, Gubernur Bali menegaskan alasan penolakan tersebut berdasarkan ketidaksesuaian kebijakan politik Israel terhadap Palestina dengan prinsip kebijakan politik Indonesia. Prinsip tersebut ditekankan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mendorong penghapusan segala bentuk penjajahan.
Penolakan ini mencerminkan sikap tegas pemerintah daerah Bali terhadap isu politik yang sensitif dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh Indonesia. Ormas Islam sebelumnya juga telah menyuarakan penolakan terhadap keikutsertaan Israel dalam turnamen tersebut, dan sikap ini mencerminkan berbagai pandangan yang ada dalam masyarakat terkait isu internasional yang melibatkan Israel dan Palestina.
Penolakan Timnas Israel oleh Indonesia bukanlah hal baru dalam sejarah. Sejak awalnya, Presiden Sukarno menentang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1958 antara Timnas Indonesia dan Israel. Meskipun seharusnya bertemu di babak playoff, Indonesia memilih untuk mundur sebagai bentuk protes. Sikap ini terus berlanjut pada Asian Games 1962, di mana Indonesia sebagai tuan rumah juga menolak kehadiran Timnas Israel, yang akhirnya berujung pada sanksi dari Komite Olimpiade Internasional karena tidak memberikan visa kepada kontingen Israel.
Penolakan ini bukan hanya mencerminkan kecaman terhadap tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional, tetapi juga merupakan pesan politik bahwa Indonesia konsisten dengan prinsip-prinsipnya dalam menangani isu internasional. Dengan menolak Timnas Israel, Indonesia juga menyampaikan solidaritas terhadap umat Islam, mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Tindakan ini dianggap sebagai dukungan terhadap saudara-saudara muslim yang menjadi korban konflik di Palestina, serta sebagai protes terhadap kebijakan Israel yang merugikan umat Islam.
Di sisi lain, penolakan ini sejalan dengan Amanat UUD 45 mengenai perdamaian dunia, yang menegaskan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kebebasan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sebagai negara yang pro-aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia, Indonesia secara konsisten berjuang untuk prinsip-prinsip tersebut di dunia internasional.
Penolakan elit politik terhadap kehadiran tim Israel dalam Piala Dunia U-20, sebagaimana yang dinyatakan oleh sejarawan IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, dapat diperbandingkan dengan sikap Presiden Sukarno pada Asian Games IV tahun 1962. Menurut Iqbal, penolakan Sukarno terhadap Israel dalam Asian Games IV merupakan bagian dari politik mercusuar yang bertujuan meningkatkan martabat Indonesia yang pernah dijajah oleh Barat.
Iqbal menjelaskan bahwa Sikap Sukarno ini juga merupakan bentuk perlawanan untuk memperkuat dukungan dari negara-negara pasca kolonialisme, sekaligus mendukung pembebasan Irian Barat. Namun, ia menegaskan bahwa ada kelebihan dalam pandangan ini, dan menilai bahwa sikap ini terlalu berlebihan dan naif.
Sejarawan tersebut juga mencatat bahwa pasca kejatuhan Sukarno, hubungan ekonomi dan sektor lainnya antara Indonesia dan Israel berkembang di bawah pemerintahan Orde Baru, Suharto. Iqbal mengungkapkan bahwa pasca kemerdekaan, Sukarno mendekatkan diri pada negara-negara Arab, yang menyebabkan Indonesia berada dalam posisi anti-Israel. Ini tercermin dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, di mana Israel mengirimkan telegram pengakuan penuh kepada Indonesia, namun disambut dingin.
