Tahun 2022 menjadi tahun bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, selepas KTT G20 di Italia pada 30-31 Oktober 2021 silam, Indonesia resmi mengambil alih mandat Presidensi G20 hingga November 2022 mendatang.
Dipercayakannya Indonesia dalam memimpin forum G20 membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis.
Kabarnya, perhelatan Presidensi G20 dapat mendorong percepatan pemulihan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Apakah kabar tersebut benar adanya? Ataukah hanya sekadar wacana belaka? Lantas, seberapa besarkah manfaat yang kelak didapat? Apakah manfaatnya akan dirasakan semua pihak?
Barangkali, beberapa pertanyaan di atas terlampau dini untuk dijawab, jika tidak dibarengi dengan pemahaman pada landasan informasi yang menopangnya. Sebagai pengantar, penting untuk dipahami terlebih dahulu mengenai G20 itu sendiri.
G20 adalah sebuah forum kerja sama multilateral yang berorientasi pada pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Indonesia telah menjadi negara anggota G20 semenjak awal didirikannya forum tersebut, yaitu pada tahun 1999.
G20 memiliki 20 anggota yang terdiri atas 19 negara dan Uni Eropa. Keanggotaannya merupakan kombinasi dari negara maju dan negara berkembang dengan perekonomian yang besar, diukur berdasarkan besaran PDB yang dihasilkannya.
Keberadaan forum G20 mampu meresonansi kemajuan dan stabilitas perekonomian secara global dari waktu ke waktu. Terbukti pada krisis keuangan 2008 silam, G20 menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala yang sangat besar.
Stabilitas Ekonomi
Pembentukan G20 menitikberatkan pada tujuan mengakomodasi kepentingan semua negara, terutama dalam hal stabilitas ekonomi.
Hal tersebut sejalan dengan 5 pilar Presidensi G20 Indonesia 2022, antara lain memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, dan kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.
Terminologi “stabilitas” semestinya tidak sebatas didefinisikan sebagai suatu sifat yang diam ataupun stagnan. Alih-alih, seharusnya lebih dimaknai sebagai sifat yang progresif, konstruktif, dan adaptif di setiap perubahan kondisi.
Realitas yang kita hadapi hingga saat ini membubuhkan fakta bahwa dunia terus mengalami perubahan dan sama sekali tidak stagnan. Dunia agaknya terlampau cepat dalam memunculkan tantangan dan masalah baru.
Padahal, masalah yang sudah usang pun sepertinya belum kunjung usai, seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, beberapa permasalahan ekonomi di atas, yang notabenenya permasalahan lawas, masih jauh dari kata tuntas.
Tantangan Ekonomi dan Prioritas Pembangunan
Menurut Kepala BPS, Margo Yuwono, pengangguran di usia muda cukup tinggi, terutama di kelompok muda. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada penduduk usia 20-24 tahun pada Februari 2021 sebesar 17,66%, sementara penduduk usia 25-29 tahun 9,27%.
Adanya pandemi Covid-19 kemudian turut menjadi faktor penyebab keparahan kondisi tersebut. Kelompok perempuan dan kalangan usia muda terdampak besar secara ekonomi.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bahkan menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat yang kemudian menyebabkan penurunan PDB di Indonesia.
Pemerintah pun turun tangan mencegah dampak ekonomi yang lebih dalam akibat pandemi. Alhasil, pemerintah meningkatkan dana pengeluaran untuk membantu sektor kesehatan, bisnis, dan rumah tangga.
Di sisi lain, Bank Indonesia turut memperkuat bauran kebijakan yang dimilikinya guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pemulihan ekonomi.
Meski demikian, tantangan serupa akibat pandemi tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di seluruh dunia.
Bertajuk “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia berusaha menumbuhkan semangat dalam percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan dunia secara inklusif pada forum G20. Tema tersebut juga sekaligus mengisyaratkan bahwa dampak positif dilaksanakannya Presidensi G20 mesti dapat dirasakan oleh semua negara, semua golongan, bahkan semua lapisan masyarakat.
Inklusivitas Ekonomi dan Ketenagakerjaan Wanita
Inklusi perekonomian dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi dapat memperbesar aksesibilitas bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraannya, sehingga mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
Jika ditanya, manakah yang lebih penting antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan ekonomi? Sudah barang tentu sebisa mungkin kita akan menjawab bahwa keduanya sama pentingnya, bahkan perlu berjalan sinergis dan beriringan.
Barangkali, pemikiran seperti itu muncul disertai pertanyaan eksplisit semacam “Apa artinya peningkatan perekonomian, jika hanya dirasakan oleh segelintir golongan?”. Kira-kira begitu alur logika yang kemudian membangun urgensi diperlukannya inklusivitas pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi yang inklusif dapat ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Jika ditinjau dari tingkat penyerapan tenaga kerja, maka sektor informal berperan besar dalam mengatasi pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk yang bekerja di sektor informal masih mendominasi, yaitu sebesar 59,45%.
Sektor informal memiliki persentase pekerja informal wanita lebih besar dibanding dengan laki-laki, yaitu sebesar 63,8%. Penyebabnya adalah pekerjaan pada sektor informal memiliki waktu yang fleksibel dan tidak mempunyai banyak syarat untuk memasukinya.
Namun, dibalik besarnya angka tenaga kerja wanita pada sektor informal, kesejahteraan tenaga kerja wanita di sektor tersebut menjadi masalah lain. Secara keseluruhan, upah rata-rata perempuan lebih rendah 30% ketimbang laki-laki.
Di sisi lain, besarnya upah juga dipengaruhi oleh wilayah, pendidikan, jam kerja, dan lama bekerja.
Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 yang dapat mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community, yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.
Harapannya, pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang kemudian mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomiannya.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi sebesar Rp 7,4 triliun pada PDB Indonesia. Selain itu, terdapat pula peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun.
Meningkatkan dan mempertahankan stabilitas ekonomi akan selalu menjadi tantangan tersendiri dengan beragam dinamika di dalamnya. Mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam satu-kesatuan sistem yang berumpan balik.
Presidensi G20: Stimulus Positif Berumpan Balik
Dalam suatu “sistem berumpan balik”, aksi dan reaksi dapat saling memengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Keluaran yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh masukannya, begitu pun sebaliknya.
Dalam bidang perekonomian, ternyata konsep sistem berumpan balik juga dapat dijumpai. Presidensi G20 bertindak sebagai stimulus positif yang memberi pengaruh besar dalam perbaikan kondisi ekonomi global.
Pada tahun 2022, Indonesia tidak hanya berperan memimpin perencanaan kebijakan ekonomi dalam Presidensi G20. Alih-alih, Indonesia juga menjadi pihak yang turut merasakan dampak dan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.
“Ini pengaruhnya ke seluruh dunia luar biasa besar. Seperti, katakanlah kebijakan moneter maupun fiskalnya yang kemudian menimbulkan apa yang disebut efek spillover atau rambatan. Kalau ekonomi dunia tumbuh tinggi, berarti ekspor kita tumbuh tinggi,” ujar Menkeu.
Efek rambatan dari negara-negara berpengaruh tersebut memberi dampak pada Indonesia, salah satunya ke sisi penerimaan negara, seperti penerimaan pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Singkatnya, Indonesia menjadi penanggung jawab sekaligus pemangku kepentingan dalam keberjalanan Presidensi G20.
Sinergi untuk Pulih Bersama
Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, dilakukan pembahasan tujuh agenda prioritas G20, yaitu ekonomi global, agenda kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, permasalahan sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Perry Warjiyo memimpin pertemuan.
Perry Warjiyo menekankan bahwa G20 perlu mengordinasikan permasalahan ekonomi global dan tetap berkomitmen untuk mewujudkan aksi nyata dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Lalu, bagaimana kontribusi masyarakat menyukseskan gelaran G20 di Indonesia? Tidak elok tentunya jika masyarakat hanya menjadi “penonton” dalam gegap gempita pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia tanpa peran serta di dalamnya.
Masyarakat memiliki peran besar sebagai pelaku ekonomi sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional. Rangkaian kegiatan Presidensi G20 di Indonesia akan melibatkan banyak UMKM serta menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang.
Peningkatan penciptaan lapangan kerja dengan jumlah besar terjadi lantaran terdapat lebih dari 157 pertemuan yang akan dilakukan. Penyerapan tenaga kerja tersebut kemudian dapat mengurangi TPT (tingkat pengangguran terbuka) di Indonesia, khususnya bagi pemuda dan perempuan.
Menurut Menteri Koperasi dan UMK, Teten Masduki, Presidensi G20 akan meningkatkan investasi pada UMKM, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20.
Dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 turut berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru.
Resiliensi Ekonomi Berkelanjutan
Berdasarkan prediksi IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,3%, mengalahkan Tiongkok dan Amerika Serikat.
Hal tersebut selaras dengan proyeksi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7 – 5,5% pada 2022 dan inflasi yang diprakirakan meningkat, namun tetap dalam kisaran target 3%.
Menjawab ragam rupa tantangan ekonomi global, Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum strategis dalam menumbuhkembangkan optimisme pemulihan ekonomi. Ketujuh agenda prioritas Presidensi G20 merepresentasikan keinginan bersama mewujudkan resiliensi ekonomi global sebagai “sistem berumpan balik”.
Sejauh ini, Indonesia sudah berada pada koridor yang tepat dalam pelaksanaan presidensi G20. Berkaca pada fakta dan data, “Recover Together, Recover Stronger” tampak bukan hanya sekadar tema dan ungkapan belaka.
Inklusi pembangunan ekonomi yang membersamai dan merangkul pemuda, perempuan, dan semua golongan dapat mendorong sinergi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Berbagai pertanyaan dan skeptisme yang mungkin saja muncul seluruhnya sudah terjawab. Tinggal kita kemudian bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita berperan mendorong kemajuan dan menebar kemanfaatan?
