Waspada Politik Identitas Pemilu 2024 Waktunya Demokrasi Gagasan Bukan Demokrasi Pengkultusan

Di era digitalisasi ini, kampanye berupa mobilisasi massa dapat diminimalisir dan mengubahnya menjadi kampanye digital yang diharapkan lebih berintegritas dan mengedepankan politik ide juga gagasan dan menghindari politik SARA dan politik identitas. Di tahun 2024 ini, proses Pemilu juga sudah mulai dipersiapkan berbagai aturan dan regulasi sehingga ketika berlangsungnya Pemilu terdapat aturan tegas untuk menghindari politik identitas.

 Mendekati pemilu 2024 ini, pemerintah, pihak yang berkecimpung dalam dunia politik dan seluruh masyarakat Indonesia diharapkan lebih waspada dalam menanggapi isu-isu politik seperti politik identitas. Sebagai warga negara, tentu saja harus mewujudkan demokrasi yang lebih sehat yang dilandasi oleh Demokrasi Pancasila. 

Masyarakat dapat menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mewujudkan demokrasi gagasan bukan demokrasi pengkultusan. Oleh karena itu, kontestan pemilu diharuskan melakukan kampanye dengan menggunakan peranan teknologi informasi, alih-alih mobilisasi massa seperti periode sebelumnya. Penggunaan teknologi informasi ini dapat menunjang lahirnya kampanye berintegritas yang mengedepankan politik ide dan gagasan sebagai wujud demokrasi gagasan. 

Pada situasi yang penuh kerentanan ini, masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa NKRI berkedaulatan rakyat sehingga penting bagi seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa. Komitmen persatuan dan solidaritas dari semua elemen bangsa sangat dibutuhkan agar tercipta stabilitas politik yang mendukung pemerintahan yang kuat dan berdaulat.

REFERENSI

Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 11(1), 43--63. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582