Hari ini, 23 Maret 2017, Satu tahun kepemimpinan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan wakil Bupati Tanto W Arban, setelah setahun lalu di tanggal yang sama, pasangan ini dilantik Gubernur Banten Rano Karno di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang.
Memagang tampu kepemimpinan di wilayah yang memiliki predikat daerah tertinggal dengan luas 274.689,91 Ha atau 2.747 Km2 dan secara wilayah kerja administrasi terbagi atas 35 kecamatan, 326 desa dan 13 kelurahan, tidaklah mudah. Setahun belum menjadi ukuran pantas menyebutkan keberhasilan, karena masih proses berjalan.
Kondisi mayoritas jalan rusak parah di Kabupaten Pandeglang, baik jalan yang menjadi kaewenangan kabupaten, provinsi, maupun pusat, menjadi PR berat masa lalu yang harus selesaikan. Belum lagi persoalan pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya yang menempatkan posisi Pandeglang pada predikat daerah tertinggal.
Mengamati semangat baik Bupati Irna Narulita maupun Wakil Bupati Tanto W Arban, selama setahun ini patut diapresiasi, karena membawa aura berbeda. Bicara lari kencang, Irna dan Tanto melakukannya dengan berbagai terobosan-terobosan dan menjemput bola ke sejumlah kementerian. Hanya saja memang, jajaran SKPD masih perlu beradaptasi dengan pemimpin baru mereka yang lebih gesit dari sebelumnya. Akibat belum terbiasa dengan percepatan, tingkat serapan anggaran tahun 2016 masih rendah dan ini masalah serius yang harus menjadi pertimbangan penentuan jabatan. Pejabat disemua tingkatan, baik eselon II, III, maupun IV, yang tidak siap kerja, lebih baik diistirahatkan dan diganti dengan pejabat visioner dan bergerak cepat.
Visi Kabupaten Pandeglang Periode 2016-2021 ini adalah "Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui transformasi harmoni agrobisnis, maritimbisnis dan wisatabisnis menuju rumah sehat dan keluarga sejahtera 2020”. Visi tersebut diwujudkan dengan melaksanakan sejumlah misi. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; Kedua, membangun konektivitas wilayah; Ketiga, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian; Keempat, meningkatkan nilai tambah sektor maritim; Kelima, Modernisasi pengelolaan potensi wisata; dan Keenan, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah.
Penulis menyarankan Pandeglang meniru Kabupaten Banyuwangi yang dapat keluar dari predikat daerah tertinggal hanya dalam kurun waktu 5 tahun.
Menurut data perbandingan Kabupaten Banyuwangi kurun waktu 2010 hingga saat ini. Tingkat kemiskinan Kab Banyuwangi pada tahun 2010 mencapai 20,09 persen (%) dan tahun 2015 menurun menjadi 9,29 %. Pada tahun 2010 LHP BPK Disclaimer dan saat ini WTP Murni, satu dari 3 daerah pertama di RI dengan laporan keuangan berbasis akrual.
APBD Banyuwangi saat ini Rp 3,4 Trilun. Kemudian perputaran uang di sana terus meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2013 mencapai Rp 47 triliun, kemudian tahun 2014 naik menjadi Rp 33 triliun, dan tahun 2015 meningkat lagi menjadi 37 triliun. Meraka melakukan strategi menggerakan dan penguatan ekonomi kecil untuk menghasilkan perputaran uang di masyarakat. Dengan begitu, daya beli masyarakat juga menjadi tinggi.
Pembagian ABPD Banyuwangi yang Rp 3 triliun lebih itu terbagi dua alokasi, yakni hampir separuh untuk belanja pegawai dan separuh lagi belanja publik. Nah, belanja publik yang dimaksud ini dana sebesar Rp 1,5 triliun itu juga diserahkan ke SKPD untuk menangani urusan-urusan yang bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sektor pendidikan, kesehatan, perikanan, kepariwisataan, dan lainnya. Artinya masyarakat tetap tidak pegang uang dari akolasi tersebut.
Maka yang perlu dipikirkan pemerintah tentu tidak hanya berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditarik dari pajak, retribusi, dana perimbangan, DAK, DAU, atau pemasukan lainnya. Akan tetapi bagaimana melakukan upaya agar perputaran uang di masyarakat Kabupaten Pandeglang meningkat. Namanya perputaran uang maka uang tersebut dipegang oleh masyarakat dari hasil berdagang, menjual jasa, melakukan produksi, dan lain-lain. Jika uang dipegang oleh masyarakat, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat.
Untuk memperbanyak perputaran uang dan meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan cara mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya dan mereka membawa uang yang dihabiskan di Kabupaten Pandeglang.
Atas dasar itu, Banyuwangi menempatakan sektor pariwisata sebagai fokus utama setelah pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fokus pada sektor pariwisata untuk menggerakan ekonomi tersebut bukan tanpa maksud, karena proyeksi penerimaan devisa negara yang bisa terus meningkat adalah dari sektor pariwisata. Sektor minyak, air, dan gas bisa terus turun karena ketersediaan yang semakin minim dan cenderung tak ramah lingkungan.
Pariwisata dipilih karena sektor ini bisa menggerakan semua hal. Terjadi konsolidasi yang skupnya luas dan terintegrasi. Antara lain konsolidasi sisi budaya yang berimbas pada kearifan lokal warga terjaga dan penguatan seni budaya rakyat atau sanggar seni menjadi hidup. Kemudian infrastruktur yang menjadi pelayanan dasar juga terkonsolidasi dengan baik. Akibat pariwisata, aksesabilitas dan amenitas pendukung atraksi wisata menjadi prioritas utama.
Pemerintah pusat sudah mencatatkan Pandeglang sebagai satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan lebih tegasnya menunjuk Tanjung Lesung yang berada di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Akibat pariwisata inilah, dipersiapkan jalan tol, bandara, reaktivasi kereta yang muaranya adalah persoalan infrastruktur menjadi garapan semua pihak, baik dari pusat, provinsi, pun kabupaten dan itu terkonsolidasi dengan baik. Mudah-mudahan akhir periode kepemimpinan Irna dan Tanto ini, Pandeglang lebih maju.
Kesamaan antara Banyuwangi dengan Pandeglang itu banyak. Sama sama daerah religi, sama-sama memiliki atraksi yang bagus, sama-sama menonjolkan sisi kejawaraannya (maka tak heran dulu Banyuwangi disebut Kota Santet. Saat ini sudah berubah image nya menjadi kota pariwisata). Kulturnya sama. Hanya bedanya, Banyuwangi sudah berubah, Pandeglang baru akan berubah. Beda lainnya, Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa, sedangkan Pandeglang berada di paling ujung barat Pulau Jawa.
Karena pariwisata dapat menggerakan semua sektor, maka tepat kiranya pemerintah fokus ke sektor ini dan menciptakan destinasi baru di setiap kecamatan bahkan di desa-desa.
Data-data tentang Banyuwangi tersebut, dirangkum dari seminar dan focus group discution (FGD) yang digelar Administrator KEK Tanjung Lesung di RM S Rizqi, Pandeglang. Ketika itu, narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi dan para peneliti dari Universitas Indonesia dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati.
Gayung bersambut, ternyata DPRD Kabupaten Pandeglang juga mengaku sudah menyarankan Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk berkunjung ke Banyuwangi dan meniru pola pengelolaan pemerintahan yang dilakukan di sana. "Saya pernah ngajak Ibu ke Banyuwangi karena kita pernah kesana, banyak kesamaan antara Pandeglang dan Banyuwang," ujar Erin Febiana, Wakil Ketua DPRD Pandeglang.
Kemudian anggota Komisi IV DPRD Pandeglang Hadi Mawardi juga mengatakan, pernah menyinggung soal perlunya Pandeglang meniru Banyuwangi. "Tahun lalu sudah kami sampaikan kepada bupati," ujar Hadi.
Jika demikian, maka FGD tersebut bisa ditafsirkan sebagai jawaban dari bupati dan wakil bupati atas usulan DPRD. Sebab, meski pelaksana teknisnya adalah Administrator KEK Tanjung Lesung, undangan FGD yang menantanganinya adalah Fery Hasanudin, Plt Sekda Kabupaten Pandeglang. Sejak saat ini sudah dapat terasa aura kemajuan Pandeglang. []