King Maker : Pembajakan Konstitusi, Politik Dinasti, dan Dendam Pribadi

Pasal 24C ayat 1 UUD 1945. 'Mengadili' artinya menerima, memeriksa, dan memutuskan, bukan merubah frasa dan makna pada suatu pasal. saya pikir Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi mengerti akan hal ini, tapi dalam kondisi yang dihadapi oleh Ketua Hakim, terdapat kepentingan yang diselundupkan. Terkesan memaksakan dan tidak ada satupun kegentingan untuk memutuskan hal tersebut.

Pada akhirnya, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 22 oktober 2023, capres Prabowo Subianto secara resmi menjadikan Gibran sebagai cawapresnya dalam Pilpres 2024. Sesuai dengan perencanaan dan memang untuk itu tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi. Selamat dan sukses, karpet merah untuk anak pilihan penguasa.

Politik Dinasti

Politik dinasti adalah sistem kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan darah. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebenarnya tidak ada istilah politik dinasti, istilah tersebut hanya ada dalam sistem pemerintahan monarki. Seiring berkembangnya zaman dan keserakahan penguasa, untuk melanggengkan kekuasaan dan regenerasi kepemimpinan, politik dinasti dianut oleh pemerintah dengan prosedur yang berbeda. bukan lagi pengangkatan secara langsung, melainkan melalui hukum yang telah diatur, contohnya keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres dan Cawapres.

Dendam Pribadi

Beberapa kali publik disuguhkan oleh keangkuhan dan arogansi petinggi partai merah yang merendahkan Presiden Jokowi sebagai kepala Negara, dan label Petugas Partai yang melekat pada Presiden Jokowi adalah ancaman berkelanjutan bagi kebijakan-kebijakan yang diputuskan.

Tidak tinggal diam, dengan kesadarannya, Presiden memainkan politik dua kaki untuk keluar dari permainan Partai pengusungnya. Segera di akhir masa jabatannya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipegang oleh Anak nya yaitu Kaesang dan Gibran maju sebagai Cawapres Prabowo.

Memegang data krusial dari BIN, membajak konstitusi, merangkul oposisi, dan menurunkan indeks demokrasi dilakukan untuk memuluskan jalannya proyek stategis yang sedang dikerjakan.

Kepala Negara adalah penjahat paling sempurna, karena ia pemegang kendali alat peraga diskriminasi.